Industri Otomotif Anjlok Terus, Wakil Ketua Komisi XI DPR Ingatkan Pemerintah

PENURUNAN penjualan mobil selama dua kuartal berturut-turut menjadi sinyal kuat tentang melemahnya konsumsi rumah tangga sekaligus kegamangan industri otomotif nasional dalam menghadapi masa transisi. 

Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (23/4), menilai situasi ini berbahaya jika pemerintah tidak menjawab dengan kebijakan fiskal dan industri yang tepat sasaran.

“Ini bukan sekadar fluktuasi pasar, tapi kombinasi dari daya beli yang melemah, ketidakpastian global, dan transisi kendaraan listrik yang belum ditopang ekosistem yang matang,” kata Hanif.

Baca juga : Kadin Indonesia: Industri Otomotif masih Perlu Insentif Fiskal

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penjualan mobil wholesales turun 4,7% di kuartal I/2025, sementara penjualan ritel anjlok 8,9%. 

Menurut Hanif, hal ini memperlihatkan tekanan pada konsumsi kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung permintaan domestik, sekaligus keraguan pasar terhadap arah transformasi industri otomotif.

Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 ini juga menyoroti kecenderungan sebagian konsumen menunda pembelian mobil konvensional karena ekspektasi harga kendaraan listrik akan lebih terjangkau dalam waktu dekat, seiring insentif pemerintah. 

Baca juga : Menperin Agus Gumiwang: GJAW 2024 Jadi Mesin Pendorong Industri Otomotif

Di sisi lain, ekosistem EV belum siap, infrastruktur pengisian terbatas, komponen lokal minim, dan teknologi masih sangat bergantung pada impor.

“Transisi memang perlu, tapi jangan menciptakan kekosongan ekonomi. Pemerintah tidak boleh bersikap seolah-olah industri lama bisa ditinggal begitu saja, padahal industri baru belum siap mengambil alih fungsi ekonomi, lapangan kerja, dan ekspor,” ujarnya.

Menurutnya, insentif harus diarahkan secara transformatif: tidak hanya mendorong konsumsi EV, tetapi juga menjaga daya saing industri otomotif konvensional dalam masa transisi. Pemerintah juga harus mendorong industrialisasi komponen lokal dan memperluas pasar ekspor untuk menghindari tekanan ganda dari luar negeri, termasuk risiko tarif resiprokal dari mitra dagang utama seperti Amerika Serikat.

Hanif juga menekankan pentingnya investasi pada pelatihan tenaga kerja agar siap menghadapi perubahan teknologi dan struktur produksi yang lebih hijau dan efisien.

“Negara harus hadir sebagai penuntun transisi, bukan sekadar penyedia insentif sesaat. Ini soal menjaga denyut manufaktur nasional sambil membangun masa depan otomotif Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan,” tegas Hanif, yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB itu. (Hnr/M-3)