Jelang Pelantikan Prabowo-Gibran, Indonesia Wajib Tunjukkan Kedewasaan Berbangsa 

MENJELANG pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024, Jaringan Kemandirian Nasional berharap agar seluruh lapisan masyarakat menjaga harmoni dan kebersamaan. 

Sekretaris Jenderal Jaman, Hadi Mustafa, menilai transisi pemerintahan ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kedewasaan berbangsa.

Hadi menyampaikan di bulan Oktober ini, proses pergantian pemimpin harus menjadi momen penuh persatuan. 

Baca juga : Gibran Rakabuming masih Cari Figur Terbaik untuk Isi Kabinet

“Tantangan ekonomi global, krisis pangan, energi, serta dinamika politik bisa kita atasi dengan menjaga solidaritas dan gotong-royong," kata Hadi kepada wartawan, Rabu (2/9).

Hadi mengatakan visi-misi Prabowo Gibran yang terpilih untuk melanjutkan pemerintahan setelah Joko Widodo-Makruf Amin, perlu dikawal agar terwujud demi kemakmuran rakyat dan kedaulatan bangsa.

"Kedaulatan bangsa bukan hanya tentang menjaga wilayah dan perbatasan, tetapi juga tentang kemandirian dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Indonesia harus terus memperkuat sektor pertanian, energi, dan teknologi agar tidak bergantung pada negara lain. Ini adalah langkah konkret yang akan membuat kita lebih tahan terhadap tekanan global," ujarnya.

Baca juga : Demokrat: Prabowo Sebagai Presiden Terpilih Tak Perlu Mundur dari Menhan

Sementara itu, Hadi menuturkan konflik sosial juga masih menghantui masyarakat dan lerbedaan suku, agama, dan adat istiadat menjadi fondasi untuk menciptakan harmoni dan toleransi. 

Dengan menghargai dan memahami satu sama lain, Hadi mengemukakan kedamaian dan persatuan bangsa bisa terjaga. 

"Selain itu, di bidang pertahanan dan keamanan, peningkatan kualitas dan profesionalisme TNI dan Polri menjadi kunci untuk menjaga stabilitas. Kita perlu membangun sistem pertahanan yang tangguh, mampu menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri," tandas Hadi.

Terakhir, di bidang diplomasi, Indonesia menjalankan politik bebas aktif, maka kepemimpinan Prabowo harus terus aktif dalam forum internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional, dan menjalin kerja sama yang saling menguntungkan. (Ykb/P-3)