Demokrat: Prabowo Sebagai Presiden Terpilih Tak Perlu Mundur dari Menhan

DEPUTI Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih tidak perlu mundur dari posisi Menteri Pertahanan (Menhan).

Hal itu merespons Keputusan Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wali Kota Solo menjelang pelantikan sebagai Wakil Presiden terpilih. 

“Mengingat tak ada keadaan atau posisi yang trade off antara statusnya sebagai Presiden Terpilih dengan jabatannya sebagai Menhan,” ungkap Kamhar, Rabu (17/7).

Baca juga : Gibran Rakabuming Lepas Jabatan Waki Kota Surakarta, Golkar: Langkah Tepat

“Meski pun demikian, kami menyerahkan dan menghormati sepenuhnya hak Pak Prabowo apakah akan mundur dari Menhan atau tidak,” tambahnya.

Kamhar membeberkan jika membandingkan dengan pengalaman 10 tahun yang lalu, saat itu Jokowi telah memenangi Pilpres dan berstatus sebagai Presiden Terpilih juga tetap memegang jabatan sebagai Gubernur DKI.

Ia mengeklaim tidak ada persoalan berarti saat Jokowi terpilih jadi presiden dan masih berstatus sebagai gubernur.

Baca juga : Gibran akan Belanja Masalah Jelang Dilantik sebagai Wapres

“Pak Jokowi baru mundur dari jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta menjelang pelantikan presiden. Pak Prabowo pun punya hal untuk melakukan hal yang sama,” tandasnya.

Gibran memastikan melepas jabatan Wali Kota Solo yang diemban sejak 26 Februari 2021, dengan bukti menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, Selasa sore (16/7).

Pengunduran diri sebagai Wali Kota selama tiga tahun diakui Gibran tidak lepas dari posisinya sebagai wakil presiden terpilih mendampingi Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.

“Tentunya selain untuk persiapan pelantikan 20 Oktober nanti, memang masih banyak hal yang perlu kami siapkan dari sekarang," kata Gibran yang menegaskan, langkah pengunduran diri sebagai walikota Solo ini sudah dikonsultasikan dan sepengetahuan presiden terpilih Prabowo Subianto. (P-5)