Korea Selatan Cabut Darurat Militer, Presiden Yoon Suk-yeol Didesak Mundur

KABINET Korea Selatan pada Rabu (4/12) mendukung mosi yang disahkan oleh anggota parlemen untuk mencabut darurat militer di negara tersebut. Sementara itu, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol didesak mundur akibat keputusannya memberlakukan darurat militer.

Rapat Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Han Duck-soo mengesahkan resolusi tersebut setelah Presiden Yoon Suk-yeol menarik kembali keputusannya untuk memberlakukan darurat militer.

Yoon Suk-yeol menarik pasukan militer dari jalanan, setelah parlemen memberikan suara menentang tindakan tersebut dan protes rakyat meningkat.

Baca juga : Oposisi Kuasai Parlemen, Presiden Korsel Terpaksa Jalankan Reformasi

Dengan keputusan itu, darurat militer secara efektif dicabut di negara tersebut, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Konstitusi.

“Darurat militer akan segera dicabut dengan menerima permintaan Majelis Nasional (parlemen) melalui pertemuan Dewan Negara (kabinet),” kata Yoon dalam pidato nasional kedua beberapa jam setelah mengumumkan darurat militer.

Yoon telah memberlakukan darurat militer yang efektif pada Selasa (3/12) malam untuk pertama kalinya dalam 45 tahun. Namun 190 anggota parlemen dari 300 kursi parlemen menolak langkah tersebut, sehingga ia wajib mematuhi usulan mereka.

Baca juga : Kunjungi Jepang, Korsel Siap Akhiri Perselisihan Kerja Paksa Zaman Perang Dunia II

Setelah diberlakukannya darurat militer, semua kegiatan politik dilarang, termasuk kegiatan di parlemen, dewan lokal, partai politik dan asosiasi politik serta demonstrasi dan demonstrasi.

Orang-orang merayakannya setelah Yoon mengatakan dia akan mematuhi keputusan parlemen.

Yoon juga mengatakan bahwa pasukan telah ditarik dari parlemen.

Baca juga : Presiden Korsel Yoon Suk-yeol Tiba di Bali

“Saya meminta Majelis Nasional untuk segera menghentikan tindakan sembrono yang melumpuhkan fungsi negara melalui pemakzulan berulang kali, manipulasi legislatif, dan manipulasi anggaran,” tegasnya merujuk pada anggota parlemen oposisi yang telah menjadikan pemerintahannya tak berdaya.

Natalia Slavney, seorang analis riset di Stimson Center yang berbasis di AS, mengatakan Yoon sebelumnya berjanji untuk memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi.

 “Tetapi kepresidenannya telah dirusak oleh penyalahgunaan kekuasaan. Menerapkan darurat militer adalah kemunduran serius terhadap demokrasi di Korea Selatan,” katanya di X.

Baca juga : KBRI Nyatakan Tidak Ada Korban WNI dalam Tragedi Halloween di Korsel

Tanggapan oposisi 

Partai oposisi Demokrat meminta Yoon untuk secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya.

“Bahkan jika darurat militer dicabut, tuduhan penghasutan tidak dapat dihindari. Telah terungkap dengan jelas kepada seluruh bangsa bahwa Presiden Yoon tidak dapat lagi menjalankan negara secara normal. Dia harus mundur,” kata partai itu dalam sebuah pernyataan.

Jika Yoon tidak mundur, partai oposisi mengatakan akan melakukan proses pemakzulan terhadapnya.

Untuk setiap langkah untuk memakzulkan Yoon, yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2027, sebagian besar anggota parlemen harus menyetujui mosi tersebut untuk diajukan ke parlemen.

Dua pertiga dari 300 anggota parlemen nantinya harus memberikan suara untuk mendukung pemakzulan tersebut.

Yoon terpilih pada Maret 2022, dan beberapa anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party) yang dipimpinnya telah bergabung dengan Partai oposisi. Partai Demokrat menolak langkah Yoon dalam memberlakukan darurat militer. (Anadolu/Fer/P-3)