Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Korea Selatan Yoon Suk Yeol memuji kerja sama dengan Jepang dalam menghadapi Korea Utara hingga bisnis semikonduktor. Dia mengatakan itu adalah bagian dari babak baru yang bersejarah bagi kedua negara.
Yoon juga akan melakukan perjalanan ke Tokyo pada Kamis (16/3), kunjungan pertamanya sejak menjabat tahun lalu. Itumengikuti langkah kontroversialnya untuk mencoba dan akhirnya menyelesaikan perselisihan bersejarah yang pahit atas kerja paksa Jepang era Perang Dunia II.
Yoon mengatakan dia yakin rencana barunya untuk memberikan kompensasi kepada para korban akan berhasil. Menurut dia pemerintah Jepang akan bergabung dengan Korea Selatan dalam membuka babak baru hubungan bilateral.
Baca juga : Korea Janjikan Kompensasi Korban Kerja Paksa Perang Jepang
Demi mengakhiri perselisihan dengan Jepang soal kompensasi kerja rodi, Yoon menyatakan pemerintahannya akan menanggung beban tersebut. Itu membuat marah beberapa korban yang menuntut pembayaran dari pemerintah Jepang.
"Jepang telah menyatakan penyesalan yang mendalam dan permintaan maaf yang tulus sehubungan dengan pemerintahan kolonialnya di masa lalu melalui posisi pemerintahan sebelumnya," kata Yoon.
Baca juga : Pagi-Pagi Korut Sudah Luncurkan 2 Rudal Balistik
Sekitar 780 ribu warga Korea diwajibkan kerja paksa atau rodi oleh Jepang selama pemerintahan kolonialnya di semenanjung dari 1905 hingga 1945. Jumlah itu tidak termasuk wanita Korea yang dipaksa menjadi budak seks oleh tentara Jepang.
Sementara Pyongyang tahun lalu mendeklarasikan dirinya sebagai "negara nuklir dengan pemimpinnya Kim Jong Un pada awal 2023 menyerukan peningkatan eksponensial dalam produksi senjata -- termasuk nuklir taktis. "Korea Selatan tidak akan pernah mengakui Korea Utara sebagai negara nuklir dalam keadaan apa pun," kata Yoon.
Dia menunjuk pada laporan orang-orang yang mati kelaparan di Korea Utara yang telah berada di bawah blokade ketat sejak dimulainya pandemi Covid-19 pada 2020.
"Rezim Korea Utara dapat dengan mudah menyelesaikan kekurangan pangannya jika menyuntikkan uang yang dihabiskannya untuk pengembangan nuklir dan rudal untuk meningkatkan mata pencaharian rakyatnya," kata Yoon.
Korea Selatan dan Jepang meningkatkan pengeluaran pertahanan dan latihan militer bersama mengantisipasi serangan Korea Utara. “Ada kebutuhan yang meningkat bagi Korea dan Jepang untuk bekerja sama di saat polikrisis dengan meningkatnya ancaman nuklir dan rudal Korea Utara,” kata Yoon.
Dia mengaku tidak bisa membuang-buang waktu membiarkan kompensasi kerja rodi menghalangi hubungan Korea Selatan dengan Jepang. "Korea maupun Jepang adalah negara kunci dalam rantai pasokan global seperti produksi semikonduktor. Kerja sama ekonomi yang lebih kuat antara Korea dan Jepang kemungkinan besar akan berkontribusi besar dalam meningkatkan rantai pasokan global," pungkasnya. (AFP/Fer/Z-4)
Dua atlet ski lintas alam Korea Selatan didiskualifikasi dari Olimpiade Milan-Cortina setelah peralatan mereka terdeteksi mengandung zat fluor terlarang.
Fokus diskusi mencakup berbagai disiplin ilmu, mulai dari AI, Internet of Things (IoT), smart mobility, digitalisasi rantai pasok, hingga pengembangan keterampilan masa depan.
Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan Korea Selatan. Dua rising star generasi muda, Shin Eun Soo dan Yu Seon Ho, dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara.
Operasi bedah estetika kini jadi gaya hidup modern. Sejumlah aktris Indonesia memilih Korea untuk tampil lebih segar dan percaya diri.
Sebagai tuan rumah, Indonesia tampil apik sejak menit awal, yang langsung membuahkan gol yang dicetak Mochammad Iqbal.
Presiden AS Donald Trump resmi mengumumkan kenaikan tarif impor untuk barang-barang Korea Selatan, termasuk otomotif dan farmasi, setelah kesepakatan dagang dinilai gagal.
Mantan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.
Pengadilan Seoul akan membacakan vonis terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan menghalangi penyidikan terkait deklarasi darurat militer 2024.
Jaksa khusus menuntut hukuman mati bagi mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terkait upaya pemberontakan melalui deklarasi darurat militer yang gagal.
Tim penasihat hukum khusus menuntut hukuman 10 tahun penjara bagi mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol atas dakwaan perintangan keadilan terkait darurat militer.
Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol jalani sidang tuntutan hari ini terkait kasus darurat militer Desember 2024. Vonis dijadwalkan pada Januari 2026.
Investigasi akan mencakup beberapa tuduhan penting, termasuk rencana darurat militer yang gagal dilaksanakan oleh Yoon.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved