Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Dituntut 10 Tahun Penjara Terkait Penetapan Darurat Militer

TIM penasihat hukum khusus (khusus jaksa) resmi menuntut hukuman 10 tahun penjara bagi mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, pada Jumat (26/12). Tuntutan ini terkait dengan kasus perintangan keadilan dan sejumlah dakwaan lain yang muncul pasca-deklarasi darurat militer kontroversial pada Desember 2024.

Dalam sidang akhir yang digelar di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, tim pimpinan penasihat hukum khusus Cho Eun-suk menyatakan Yoon telah melakukan "kejahatan berat". Ia dituding melakukan "privatisasi" institusi negara dengan tujuan menyembunyikan dan membenarkan tindakan kriminalnya.

Tuntutan ini merupakan rekomendasi hukuman pertama yang dikeluarkan dari total empat persidangan yang dihadapi Yoon terkait upaya darurat militer yang gagal tersebut.

Baca juga : Oposisi Desak Pemakzulan Presiden Korea Selatan

Merusak Tatanan Hukum dan Kepercayaan Rakyat

Pihak penasihat hukum khusus memberikan pernyataan tajam mengenai dampak tindakan sang mantan presiden. Menurut mereka, perbuatan Yoon telah melukai kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya.

"Tindakan kriminal terdakwa secara serius merusak hukum dan ketertiban di Republik Korea, serta menorehkan luka besar bagi rakyat yang memercayainya dan memilihnya sebagai presiden," ujar salah satu anggota tim penasihat hukum khusus di persidangan.

Tim tersebut juga menyayangkan sikap Yoon selama proses hukum berlangsung. Alih-alih menyampaikan penyesalan atau permohonan maaf kepada rakyat, Yoon justru berulang kali berargumen membela legitimasi deklarasi darurat militer tersebut.

Baca juga : Mantan Presiden Yoon Suk Yeol akan Hadapi Tuntutan Hukum Pertama Hari Ini Terkait Penetapan Darurat Militer

Rincian Dakwaan dan Tuntutan

Persidangan ini berfokus pada beberapa poin utama pelanggaran hukum, di antaranya:

• Perintangan Keadilan: Menghalangi penyelidik saat akan melakukan penahanan terhadap dirinya pada Januari lalu (Dituntut 5 tahun penjara).
• Pelanggaran Hak Kabinet: Tidak melibatkan sembilan anggota kabinet dalam peninjauan rencana darurat militer (Dituntut 3 tahun penjara bersamaan dengan dakwaan penyebaran informasi palsu ke pers asing dan penghapusan catatan telepon militer).
• Pemalsuan Dokumen: Menyusun dan memusnahkan dokumen proklamasi yang telah direvisi setelah dekrit dicabut (Dituntut 2 tahun penjara).

"Untuk memperbaiki Konstitusi dan legalisme yang dirusak oleh terdakwa, serta mencegah terulangnya kejahatan penyalahgunaan kekuasaan oleh tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Republik Korea, kita harus menuntut akuntabilitas yang ketat," tegas anggota tim tersebut.

Menanti Vonis Januari

Meski menghadapi tuntutan 10 tahun dalam kasus ini, Yoon masih harus menjalani persidangan lainnya, termasuk dakwaan yang paling berat yaitu memimpin pemberontakan (insurrection).

Kasus perintangan keadilan ini akan menjadi yang pertama mencapai putusan. Pengadilan sebelumnya menjadwalkan pembacaan vonis pada 16 Januari 2026, hanya dua hari sebelum masa penahanan Yoon berakhir. Sementara itu, vonis untuk kasus pemberontakan diperkirakan baru akan dijatuhkan pada Februari mendatang. (Yonhap/Z-2)