Donald Trump Ancam Hamas agar Segera Bebaskan Sandera

PRESIDEN terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengancam Hamas terkait sandera yang ditahan. Trump berjanji akan ada hukuman berat jika tawanan yang ditahan di Gaza tidak dibebaskan sebelum dirinya menjabat pada 20 Januari mendatang 

Pernyataan Trump muncul di tengah dorongan agar gencatan senjata dicapai sebelum masa jabatannya dimulai. Trump mengecam ketidakmampuan pemerintahan Joe Biden untuk menengahi gencatan senjata antara Israel dan Hamas dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. 

“Mohon biarkan kebenaran ini menjadi bukti bahwa jika para sandera tidak dibebaskan sebelum 20 Januari 2025, tanggal ketika saya dengan bangga memangku jabatan sebagai Presiden Amerika Serikat, akan ada neraka yang harus dibayar di Timur Tengah, dan bagi mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman terhadap kemanusiaan ini,” ujar Trump. 

Baca juga : Keluarga Sandera Desak AS Buat Kesepakatan Sepihak dengan Hamas

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu maupun para pemimpin Hamas dinilai keras kepala dan dituduh kerap menggagalkan perundingan. 

Hamas berulang kali menawarkan untuk membebaskan tawanan yang disandera di Gaza dengan syarat perang harus diakhiri. Akan tetapi, pemerintah Israel bersikeras perang akan terus berlanjut hingga Hamas benar-benar dikalahkan. 

Sementara itu, delegasi dari faksi Palestina Fatah dan Hamas bertemu di Kairo untuk mencapai kesepahaman bersama tentang pengelolaan Otoritas Palestina di Jalur Gaza setelah berakhirnya perang Israel. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty. 

“Memang ada dua delegasi dari gerakan Fatah dan Hamas di Kairo yang berkonsultasi dan berunding untuk segera mencapai kesepahaman bersama mengenai pengelolaan urusan sehari-hari di Jalur Gaza di bawah kendali penuh Otoritas Palestina,” kata Badr Abdelatty dalam konferensi pers di Kairo. 

PM Israel Netanyahu sebelumnya menyuarakan penentangannya terhadap Otoritas Palestina untuk mengambil alih Gaza. Sementara itu, AS ingin agar Otoritas Palestina direformasi untuk bertanggung jawab atas wilayah kantong Palestina tersebut. (Dhk/P-3)