Ekonom UGM: Postur APBN Dinilai Belum Propertumbuhan

DOSEN Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Akhmad Akbar Susamto, S.E., M.Phil., Ph.D., menyebutkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen dipandang masih sulit dicapai dalam waktu dekat. Meskipun perekonomian nasional masih cukup resilien, Indonesia masih menghadapi menahan laju pertumbuhan sehingga belum mampu meningkat lebih cepat.

“Kita semua tentu menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun secara realistis, target 8% masih sangat jauh dari kondisi struktural ekonomi Indonesia saat ini,” ucapnya dalam siaran pers dari FEB UGM, Minggu (22/2).

Akbar menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen hanya pernah terjadi empat kali sepanjang sejarah ekonomi Indonesia. Bahkan dalam 30 tahun terakhir  pertumbuhan ekonomi nasional belum pernah mencapai 7 persen.

Baca juga : 2026 Penuh Tantangan, Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen Dinilai Sulit Dicapai

"Dalam 30 tahun terakhir, Indonesia tak pernah lagi mencapai pertumbuhan 7 persen atau lebih,” tambahnya.

Proyeksi oleh ekonom dari lembaga internasional maupun nasional seperti IMF, Bank Dunia, ADB hingga lembaga riset domestik menunjukan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 masih berada di angka 5 persen. Meski perekonomian Indonesia masih cukup resilien, tetapi di sisi lain masih tertahan dan belum bisa tumbuh lebih cepat lagi.

"Perekonomian Indonesia tahun 2026 diperkirakan tumbuh di angka normal 5 persen,” tuturnya.

Baca juga : Apindo: Pertumbuhan Ekonomi 2025 Biasa Saja, harus Ada Akselerasi

Lebih lanjut Akbar menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan PDB menurut komponen pengeluaran. Investasi juga memberikan kontribusi cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi meskipun cenderung fluktuatif. 

“Penurunan realisasi PMA terjadi pada banyak sektor, termasuk pertambangan, kimia, dan transportasi, yang sebelumnya menjadi penopang perkembangan investasi,” terangnya.

Sektor perdagangan luar negeri diperkirakan tidak bisa menjadi mesin pertumbuhan tahun 2026. Menurutnya nilai ekspor Indonesia akan terus tertekan oleh kebijakan tarif resiprokal Amerika Serkat dan melemahnya beberapa harga komoditas penting. 

Sementara, nilai impor Indonesia diperkirakan akan meningkat, terutama dari Tiongkok seiring pengalihan pasar global akibat perang dagang dan upaya negara mitra melepas kelebihan kapasitas manufaktur.

Lebih Tinggi

Untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi, dalam jangka pendek, kata Akbar, perlu mengupayakan setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pelaku-pelaku ekonomi menghasilkan output yang lebih besar.

“Setiap rupiah belanja pemerintah juga harus menghasilkan output lebih besar,” terang dia.

Postur APBN 2026 yang defisit Rp689,1 triliun yang seharusnya bersifat ekspansif untuk mendorong gerak perekonomian, namun belum pro-pertumbuhan. Sebagai contoh, pengurangan belanja modal pemerintah hingga 20 persen. 

Padahal belanja modal pemerintah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung, tetapi juga menghasilkan pengganda yang lebih kuat melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yang meningkatkan kapasitas produksi dan menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.

Sebaliknya, meskipun belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan kontribusi langsung terhadap PDB, dampak penggandanya terhadap pertumbuhan ekonomi relatif lebih terbatas karena manfaat ekonomi program tersebut terjadi secara tidak langsung dan dalam jangka panjang.

“Dalam jangka pendek, yang perlu dilakukan adalah mendesain program tersebut agar efek pengganda dan spillover ekonominya dapat diperkuat,” ucapnya pria yang juga menjabat sebagai Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.

Selanjutnya, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dapat dilakukan dengan memperbesar belanja modal pemerintah, mempercepat realisasi dan kepastian proyek investasi, dan mendorong ekspansi investasi swasta dan PMA yang berkualitas. 

Berikutnya, mengarahkan belanja dan investasi ke sektor penurun biaya ekonomi, khususnya logistik, energi, dan konektivitas, menata ulang program belanja besar, serta mengintegrasikan program sosial dan pembangunan dengan agenda produktivitas.

“Lebih penting dari sekadar meningkatkan investasi atau memperluas belanja pemerintah, kita perlu mengubah perilaku para pelaku ekonomi melalui pembenahan institusi (rules of the game) yang lebih sehat,” tutup dia. (H-2)