2026 Penuh Tantangan, Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen Dinilai Sulit Dicapai

PELAKU usaha sektor riil melihat tantangan pertumbuhan ekonomi 2026 masih sangat tinggi pada 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyebut tantangan muncul dari sisi global maupun domestik.

Di satu sisi, katanya, ketidakpastian iklim ekonomi global masih tinggi dan menciptakan risiko pertumbuhan bagi Indonesia. Misalnya tekanan yang persisten terhadap nilai tukar; tren menjauhnya arus FDI (modal asing) dari negara-negara berkembang seperti Indonesia; lalu kelesuan demand pasar ekspor disertai penyempitan pasar karena berlakunya standar-standar keberlanjutan yang lebih ketat di berbagai pasar tujuan ekspor utama.

Belum lagi demand dari pelaku pasar internasional terhadap Indonesia untuk menciptakan tata kelola makro-prudensial yang baik dan sesuai standar-standar internasional. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap Indonesia sebagai destinasi investasi dan rekanan global value chain.

Baca juga : Tak Banyak Berubah, Pertumbuhan Ekonomi 2026 Stagnan di Kisaran 5%–5,4%

"Tantangan ini akan semakin tinggi dan menekan potensi pertumbuhan Indonesia bila iklim geopolitik dan tensi perang dagang meruncing sewaktu-waktu karena perubahan kebijakan AS, China atau negara besar lainnya," kata Shinta kepada Media Indonesia, Senin (16/2).

Di sisi domestik, lanjutnya, pertumbuhan 2026 juga tidak mudah untuk bisa mencapai target 5,4% seperti yang diharapkan pemerintah. "Dalam jangka pendek (Q1 2026), kita mungkin bisa melihat pertumbuhan appetite demand konsumsi yang baik di pasar domestik karena momentum konsumsi yang back-to-back seperti akhir tahun, Imlek, Ramadan hingga Idul Fitri," ujarnya.

Namun di Q2-Q3, kata Shinta, momentum itu akan melemah, bahkan bisa dikatakan hilang hingga sulit untuk mendongkrak pertumbuhan konsumsi pasar domestik. Padahal konsumsi menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga : Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen Butuh Investasi Cepat dan Belanja Efektif

Apalagi, beberapa daerah di Indonesia masih terkena bencana sehingga memerlukan proses recovery infrastruktur dan kegiatan ekonominya. Alhasil beban pertumbuhan di sektor riil nasional menjadi lebih tinggi. 

Namun, ujar Shinta, bukan berarti pertumbuhan di level yang diharapkan pemerintah tahun ini menjadi mustahil dicapai. Peluang pertumbuhan masih tetap ada. Contoh, pertumbuhan bisa digenjot dengan peningkatan penggunaan FTA/CEPA untuk ekspor dan peningkatan diversifikasi ekspor.

"Pertumbuhan juga bisa dipacu dengan akselerasi pertumbuhan industri hijau, adopsi standar keberlanjutan dan transisi energi terbarukan di Indonesia pada sektor-sektor berorientasi ekspor atau pada komoditas ekspor strategis, seperti ekspor produk pertambangan atau ekspor logam dasar seperti nikel, besi-baja, dan lain-lain," paparnya.

Pertumbuhan juga bisa digenjot di sisi pertanian dengan modernisasi tata kelola sektor pertanian untuk menciptakan yield pangan yang lebih tinggi. Selain itu memiliki kualitas yang substitutif terhadap pangan impor atau bahkan pangan yang berstandar ekspor.

Perlu Kerja Keras

Namun, katanya, peluang-peluang pertumbuhan ini tidak akan termaterialisasi begitu saja. Shinta menilai diperlukan kerja keras dan intervensi-intervensi kebijakan yang tepat untuk menciptakan setidaknya dua hal.

Pertama, tara kelola makro prudensial yang baik, stabil dan sesuai standar internasional. Hal tersebut khususnya penting di sisi tata kelola fiskal yang sehat dan transparan sebagai basis utama penciptaan kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia sebagai negara tujuan investasi.

"Serta penciptaan stabilitas makro ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tantangan pertumbuhan ekonomi dari sisi eksternal maupun untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara domestik," jelasnya.

Kedua, ⁠penguatan struktural untuk pertumbuhan lapangan kerja dan daya beli kelas menengah. Pihaknya mengingatkan, pertumbuhan ekonomi nasional masih sangat ditopang oleh konsumsi pasar domestik. Alhasil jumlah dan daya beli kelas menengah harus diperkuat dan ditingkatkan untuk mencapai pertumbuhan 5,4% atau lebih.

"Karena itu, pertumbuhan di 2026 tidak bisa hanya mengandalkan investasi pemerintah, katakanlah via Danantara, tetapi harus ditunjang juga oleh investasi sektor riil, khususnya di sektor riil formal yang bersifat padat karya. Itu agar jumlah masyarakat kelas menengah dan daya beli masyarakat terus meningkat secara sustainable," papar Shinta.

Hal tersebut, katanya, hanya bisa terjadi bila iklim usaha/investasi di sektor ekonomi formal menjadi lebih cost-efisien. Itu bisa mendorong pelaku usaha sektor informal (khususnya UMKM) untuk beralih menjadi sektor usaha formal yang berkontribusi terhadap penerimaan fiskal dan bisa dikembangkan skala usahanya. Misalnya dengan menjadi bagian dari supply chain industri yang lebih mapan atau ekspor.

"Dukungan struktural juga perlu diberikan secara khusus kepada sektor-sektor usaha padat karya seperti dukungan modernisasi mesin-mesin industri, dukungan financing usaha yang lebih affordable, dukungan fasilitasi/peningkatan partisipasi ekspor, transformasi skills pekerja, dan lain-lain," pungkas Shinta. (H-3)