Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
DUNIA usaha mengapresiasi kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku usaha dalam tercapainya kesepakatan The Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang memberikan pembebasan tarif 0% bagi sekitar 1.819 pos tarif produk Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa perjanjian turut mengakomodasi kepentingan nasional, khususnya dalam memperluas akses pasar ekspor.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menilai setidaknya terdapat tiga dimensi utama dampak positif kebijakan tersebut terhadap kinerja ekspor nasional.
“Pertama adalah dimensi kepastian pasar. Exemption ini secara langsung menurunkan trade uncertainty bagi pelaku usaha yang memiliki eksposur tinggi terhadap pasar Amerika Serikat,” ucap Shinta saat dihubungi, Minggu (22/2).
Ia mencontohkan, sekitar 61% ekspor pakaian dan aksesori rajutan Indonesia ditujukan ke pasar AS. Dengan tarif 0%, risiko kontraksi permintaan akibat kenaikan biaya dapat ditekan sehingga utilisasi kapasitas produksi dan perencanaan investasi menjadi lebih terjaga.
Dimensi kedua, lanjut Shinta, adalah daya saing relatif dibanding negara pesaing. Dengan tarif resiprokal 19%, posisi Indonesia saat ini setara dengan Thailand, Malaysia, Filipina, dan Bangladesh, sedikit di atas India yang berada di kisaran 18%, serta di bawah Vietnam dan Sri Lanka sekitar 20%. Sementara itu, Tiongkok masih menghadapi tarif efektif 30% atau lebih pada banyak kategori.
“Dengan adanya tarif 0% untuk produk-produk unggulan Indonesia, posisi strategis ini semakin menguat,” katanya.
Pada sektor pakaian dan aksesori rajutan, misalnya, pangsa impor AS saat ini masih didominasi Tiongkok sekitar 22%, diikuti Vietnam 18%, Kamboja 5,9%, Bangladesh 5,5%, India 5,1%, dan Indonesia 4,9%. Menurut dia, tarif 0% menjadi faktor pembeda signifikan, meski persaingan tetap ditentukan oleh efisiensi biaya berusaha dan faktor domestik lainnya.
Dimensi ketiga adalah ketahanan rantai pasok. Skema tarif 0% berbasis tarif rate quota untuk produk garmen yang menggunakan kapas AS dinilai memperkuat stabilitas supply chain. Industri tekstil dan garmen Indonesia masih mengimpor kapas lebih dari US$1,5 miliar per tahun, dengan sekitar US$150 juta atau 10% berasal dari AS.
“Kepastian pasokan bahan baku ini penting untuk menjaga struktur biaya industri dan meningkatkan daya saing ekspor secara berkelanjutan,” jelasnya.
Secara sektoral, Shinta menyebut sektor yang telah memiliki basis ekspor kuat ke AS dan memiliki keunggulan biaya berpeluang memanfaatkan kesepakatan ini secara optimal. Sektor tersebut meliputi tekstil dan produk tekstil, alas kaki, komponen elektronik termasuk semikonduktor, serta komoditas unggulan seperti minyak sawit, kakao, rempah-rempah, dan karet.
Di sisi lain, sektor yang lebih berorientasi domestik dan berhadapan langsung dengan produk AS tentu akan mengalami penyesuaian. Namun, untuk komoditas yang belum dapat dipenuhi dari dalam negeri seperti kapas, kedelai, dan gandum, impor justru berfungsi sebagai input intermediate yang menopang industri nasional.
“Dalam konteks ini, pembebasan tarif justru dapat meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi domestik,” ujarnya.
Apindo juga menilai kesepakatan ini tetap menyediakan ruang perbaikan melalui pembentukan Council of Trade and Investment sebagai mekanisme dialog kelembagaan jika terjadi lonjakan impor yang tidak wajar. Selain itu, Indonesia tetap memiliki instrumen trade remedies sesuai ketentuan WTO seperti anti-dumping, countervailing measures, dan safeguards.
Shinta menegaskan, agar manfaat perjanjian dapat optimal, momentum ini perlu diikuti agenda pembenahan domestik secara terstruktur.
“Dunia usaha masih menghadapi tantangan biaya berusaha yang tinggi, perizinan yang kompleks, ketidakpastian regulasi, hingga hambatan penyediaan bahan baku. Tanpa pembenahan faktor domestik tersebut, ruang yang terbuka dari sisi eksternal berisiko tidak termanfaatkan secara optimal,” pungkasnya. (H-2)
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyebut tantangan pertumbuhan ekonomi muncul dari sisi global maupun domestik.
ASOSIASI Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung penguatan konsumsi domestik dan stabilitas ekonomi nasional melalui pelaksanaan program Friday Mubarak 2026.
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan 22 pengusaha besar anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Rabu (11/2) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan soal pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Apindo dan lima konglomerat.
Menurut Shinta, dunia usaha melihat langkah Moody’s bukan hanya sebagai cerminan melemahnya fundamental ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved