Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memastikan akan selalu membuat APBN siap menghadapi gejolak ekonomi global dan domestik. Itu tak terkecuali mempersiapkan keuangan negara untuk memitigasi imbas kenaikan BI Rate yang berdampak pada geliat sektor riil.
"APBN kita kan selalu kita siapkan sebagai shock absorber. Jadi yang sudah embedded di dalam APBN itu sendiri sebenarnya secara otomatis sudah ada bagian yang sifatnya responsif terhadap gejolak," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu kepada pewarta di kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (25/4).
Dia mengatakan, APBN telah disiapkan menjadi alat fiskal yang fleksibel, utamanya dalam beberapa tahun ke belakang dan terbilang cukup berhasil meredam gejolak yang datang dari dalam dan luar negeri. Fleksibilitas itu dinilai mampu mengimbangi dan mendukung kebijakan moneter sehingga stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga.
Baca juga : Sektor Keuangan Harus Bersiap Hadapi Gejolak Ekonomi Global
Saat ini, kebijakan moneter dari Bank Indonesia melalui penaikan suku bunga acuan terbilang relatif tinggi. Pemerintah selaku otoritas fiskal akan mengimbanginya melalui pengalokasian belanja-belanja yang dapat menjaga atau bahkan mendorong aktivitas perekonomian dalam negeri.
"APBN sifatnya shock absorbing, sehingga apa yang terjadi di masyarakat itu akan selalu kita antisipasi dengan belanja-belanja yang sudah ada," terang Febrio.
Jika kebijakan yang dikeluarkan BI memberi dampak nyata secara langsung kepada masyarakat rentan dan miskin, imbuh Febrio, pemerintah telah memiliki bantalan melalui bantuan sosial yang anggarannya dipastikan tersedia.
Baca juga : Lembaga Jepang Pertahankan Peringkat Kemampuan Indonesia Bayar Utang
Sedangkan terhadap sektor riil, salah satu sektor yang dinilai akan terpukul ialah properti. Pemerintah juga sebelumnya telah memberikan insentif fiskal agar sektor tersebut tetap bergeliat di tengah tekanan.
Dus, kata Febrio, bukan tak mungkin stimulus-stimulus yang pernah diberikan pemerintah di saat ekonomi menghadapi tekanan kembali diluncurkan dan disesuaikan dengan kondisi terkini. "Contoh kemarin yang kita jalankan adalah PPN ditanggung pemerintah untuk perumahan. Itu berjalan sangat baik," tutur dia.
"Tahu lalu itu menghasilkan lebih dari 7.000 unit rumah baru yang menikmati PPN DTP, sehingga menambah buffer untuk pertumbuhan ekonomi kita. Kemarin pertumbuhan ekonomi kita 5,05%, itu salah satunya didapat dari dorongan di sisi demand," lanjut Febrio.
Baca juga : Fitch Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia
Dia menambahkan, pemerintah sedianya memahami keputusan Bank Indonesia menaikan BI Rate menjadi 6,25% demi menjaga stabilitas rupiah. Sebab dalam beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan dari dolar Amerika Serikat.
Keputusan dan langkah yang diambil oleh Bank Sentral dipastikan didukung oleh pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri. Karenanya, sinergi antara otoritas fiskal dan moneter terus diperkuat agar kebijakan yang dilahirkan memiliki tujuan yang selaras.
"Jadi sinergi antara moneter dan fiskal akan terus kita perkuat. dengan adanya kebijakan pro stabilitas dari BI itu memang menunjukkan bahwa BI juga sedang mengantisipasi. Sinergi yang sudah biasa kita lakukan antara kebijakan moneter dan fiskal akan terus kita lakukan dan perkuat," kata Febrio.
Baca juga : Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi US$405,7 Miliar di Januari 2024
"Sehingga memang momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang kita nikmati bisa kita jaga, agar tren penguatan ekonominya dan juga nanti ktia lihat bagaimana kelanjutannya untuk jangka menengah ini bisa kita pertahankan," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tetap optimis perekonomian domestik tetap berada dalam level yang kuat dan positif. Terlebih fundamen ekonomi di Tanah Air relatif dalam kondisi yang baik.
"Jadi yang paling penting dalam menjaga currency itu dengan kita punya trade balance dan terakhir meningkat kembali ke US$4 miliar lebih. Ini sebuah angka yang baik dan angka yang baik ini kami lihat dimanfaatkan oleh BI momentumnya," kata Airlangga kepada pewarta di kantornya, Rabu (24/4) malam.
"Itu untuk menambah kekuatan pencegahan terhadap capital flight. Oleh BI (BI Rate) dinaikkan 25 basis poin, dalam rangka itu mempertebal sebetulnya positif dan penguatan rupiah," sambungnya.
Airlangga juga memastikan akan menyiapkan sisi fiskal guna merespons kebijakan BI tersebut. Pengambil kebijakan juga telah memiliki stimulus yang dinilai dapat terus memantik geliat perekonomian dalam negeri.
"Tentu nanti kita lihat fiskal space kita, apa yang bisa kita berikan insentif ke depan,kita mendorong dengan kemarin MK sudah memutuskan sudah ada kepastian (pemilu), kita berharap investasi terus bisa kita dorong," pungkasnya. (Mir/Z-7)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional surplus dan aman hingga Idulfitri 2026.
Ini tentunya mesti diuji, baik di tingkat konsep maupun fakta sehingga kita bisa berharap semua itu menjadi nyata bagi upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
EKONOMI global diproyeksikan tumbuh 3,3% menurut IMF dan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,1%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved