Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PEMERINTAH memastikan akan selalu membuat APBN siap menghadapi gejolak ekonomi global dan domestik. Itu tak terkecuali mempersiapkan keuangan negara untuk memitigasi imbas kenaikan BI Rate yang berdampak pada geliat sektor riil.
"APBN kita kan selalu kita siapkan sebagai shock absorber. Jadi yang sudah embedded di dalam APBN itu sendiri sebenarnya secara otomatis sudah ada bagian yang sifatnya responsif terhadap gejolak," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu kepada pewarta di kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (25/4).
Dia mengatakan, APBN telah disiapkan menjadi alat fiskal yang fleksibel, utamanya dalam beberapa tahun ke belakang dan terbilang cukup berhasil meredam gejolak yang datang dari dalam dan luar negeri. Fleksibilitas itu dinilai mampu mengimbangi dan mendukung kebijakan moneter sehingga stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga.
Baca juga : Sektor Keuangan Harus Bersiap Hadapi Gejolak Ekonomi Global
Saat ini, kebijakan moneter dari Bank Indonesia melalui penaikan suku bunga acuan terbilang relatif tinggi. Pemerintah selaku otoritas fiskal akan mengimbanginya melalui pengalokasian belanja-belanja yang dapat menjaga atau bahkan mendorong aktivitas perekonomian dalam negeri.
"APBN sifatnya shock absorbing, sehingga apa yang terjadi di masyarakat itu akan selalu kita antisipasi dengan belanja-belanja yang sudah ada," terang Febrio.
Jika kebijakan yang dikeluarkan BI memberi dampak nyata secara langsung kepada masyarakat rentan dan miskin, imbuh Febrio, pemerintah telah memiliki bantalan melalui bantuan sosial yang anggarannya dipastikan tersedia.
Baca juga : Lembaga Jepang Pertahankan Peringkat Kemampuan Indonesia Bayar Utang
Sedangkan terhadap sektor riil, salah satu sektor yang dinilai akan terpukul ialah properti. Pemerintah juga sebelumnya telah memberikan insentif fiskal agar sektor tersebut tetap bergeliat di tengah tekanan.
Dus, kata Febrio, bukan tak mungkin stimulus-stimulus yang pernah diberikan pemerintah di saat ekonomi menghadapi tekanan kembali diluncurkan dan disesuaikan dengan kondisi terkini. "Contoh kemarin yang kita jalankan adalah PPN ditanggung pemerintah untuk perumahan. Itu berjalan sangat baik," tutur dia.
"Tahu lalu itu menghasilkan lebih dari 7.000 unit rumah baru yang menikmati PPN DTP, sehingga menambah buffer untuk pertumbuhan ekonomi kita. Kemarin pertumbuhan ekonomi kita 5,05%, itu salah satunya didapat dari dorongan di sisi demand," lanjut Febrio.
Baca juga : Fitch Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia
Dia menambahkan, pemerintah sedianya memahami keputusan Bank Indonesia menaikan BI Rate menjadi 6,25% demi menjaga stabilitas rupiah. Sebab dalam beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan dari dolar Amerika Serikat.
Keputusan dan langkah yang diambil oleh Bank Sentral dipastikan didukung oleh pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri. Karenanya, sinergi antara otoritas fiskal dan moneter terus diperkuat agar kebijakan yang dilahirkan memiliki tujuan yang selaras.
"Jadi sinergi antara moneter dan fiskal akan terus kita perkuat. dengan adanya kebijakan pro stabilitas dari BI itu memang menunjukkan bahwa BI juga sedang mengantisipasi. Sinergi yang sudah biasa kita lakukan antara kebijakan moneter dan fiskal akan terus kita lakukan dan perkuat," kata Febrio.
Baca juga : Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi US$405,7 Miliar di Januari 2024
"Sehingga memang momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang kita nikmati bisa kita jaga, agar tren penguatan ekonominya dan juga nanti ktia lihat bagaimana kelanjutannya untuk jangka menengah ini bisa kita pertahankan," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tetap optimis perekonomian domestik tetap berada dalam level yang kuat dan positif. Terlebih fundamen ekonomi di Tanah Air relatif dalam kondisi yang baik.
"Jadi yang paling penting dalam menjaga currency itu dengan kita punya trade balance dan terakhir meningkat kembali ke US$4 miliar lebih. Ini sebuah angka yang baik dan angka yang baik ini kami lihat dimanfaatkan oleh BI momentumnya," kata Airlangga kepada pewarta di kantornya, Rabu (24/4) malam.
"Itu untuk menambah kekuatan pencegahan terhadap capital flight. Oleh BI (BI Rate) dinaikkan 25 basis poin, dalam rangka itu mempertebal sebetulnya positif dan penguatan rupiah," sambungnya.
Airlangga juga memastikan akan menyiapkan sisi fiskal guna merespons kebijakan BI tersebut. Pengambil kebijakan juga telah memiliki stimulus yang dinilai dapat terus memantik geliat perekonomian dalam negeri.
"Tentu nanti kita lihat fiskal space kita, apa yang bisa kita berikan insentif ke depan,kita mendorong dengan kemarin MK sudah memutuskan sudah ada kepastian (pemilu), kita berharap investasi terus bisa kita dorong," pungkasnya. (Mir/Z-7)
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Fakta bahwa minyak goreng sempat langka selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan adalah bukti adanya masalah serius di sektor tersebut.
Sejak Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) mulai berlaku, perdagangan antara kedua negara telah berlipat ganda, mencapai A$35,4 miliar pada 2024.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Gorontalo pada triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,14 persen
DIREKTORAT Jaminan Produk Halal (JPH) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
LOGISTIK adalah nadi perekonomian yang menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia,
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengenang sosok almarhum Kwik Kian Gie sebagai ekonom yang konsisten berpihak kepada rakyat dan tidak pernah lelah memperjuangkan kepentingan publik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved