Presiden Prabowo Soroti Distorsi Ekonomi

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan kekuatan suatu negara bergantung pada kemampuan menguasai dan mengelola kekayaan yang dimilikinya. Ia menilai keberanian untuk melakukan koreksi menjadi kunci jika sebuah negara telah mengambil langkah keliru.

Prabowo menyoroti ironi yang pernah dialami Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Menurutnya, fakta bahwa minyak goreng sempat langka selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan adalah bukti adanya masalah serius di sektor tersebut.

"Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Dan ternyata itu adalah permainan manipulasi yang sudah disinggung ketua DPR, yang saya beri nama serakahnomics," ujarnya saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR, Jakarta, Jumat (15/8). 

Baca juga : Indonesia-Australia Prosperity Exhibition 2025 Digelar

Prabowo juga menilai keanehan serupa terjadi pada sektor pangan lain. Ia menyoroti kondisi di mana pemerintah memberikan subsidi pupuk, alat pertanian, dan beras, namun harga pangan tetap tak terjangkau bagi sebagian rakyat. Menurutnya, situasi ini mencerminkan distorsi sistem ekonomi nasional yang mengabaikan mandat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33.

Ia memandang Pasal 33 sebagai benteng pertahanan ekonomi bangsa. Ayat pertama mengatur perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan, bukan konglomerasi. Ayat kedua menyebut cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.

"Apakah beras penting? Menguasai hajat hidup orang banyak? Apakah penggilingan padi menguasai hajat hidup orang banyak? Tapi ada sementara, tidak semua, pengusaha-pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan modal untuk dominasi dan manipulasi kehidupan rakyat, dan ini tidak bisa kita terima," tegasnya.

Baca juga : Peran Direktorat Jaminan Produk Halal, Antara Ekonomi dan Nilai Agama

Pasal 33 ayat ketiga, lanjut Prabowo, menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan ayat keempat mengatur perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Prabowo mengingatkan, ketidakkonsistenan dalam menjalankan konstitusi berdampak pada lambatnya pemerataan ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% selama tujuh tahun terakhir hanya dinikmati segelintir orang, sementara kesenjangan sosial tetap tinggi.

Ia memaparkan masih banyak persoalan yang harus diatasi, mulai dari anak-anak yang mengalami kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panen, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, hingga guru yang belum mendapat penghargaan memadai. Selain itu, masih ada keluarga yang tak bisa berobat karena kendala biaya atau minimnya fasilitas kesehatan di daerah.

Meski begitu, Prabowo mengklaim dalam 299 hari pemerintahannya telah terjadi kemajuan signifikan berkat konsistensi menjalankan UUD 1945. Ia menyebutkan, di tengah konflik politik dan ekonomi global, Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Di tengah konflik politik, konflik ekonomi yang terjadi di dunia, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,12% di kuartal kedua 2025. Beberapa pakar yakin, pertumbuhan kita akan semakin meningkat di masa-masa mendatang," kata dia.

Selain itu, realisasi investasi pada semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun atau naik 13,6% dibanding tahun sebelumnya. Capaian tersebut memenuhi target APBN 2025 sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi 1,2 juta tenaga kerja Indonesia.

Prabowo menegaskan, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa penerapan pasal-pasal pengaman dalam UUD 1945 bukanlah konsep usang, melainkan panduan fundamental yang relevan untuk menjawab tantangan ekonomi modern. (Mir/P-2)