Akurasi Data Terkait Rencana Pembatasan BBM Subsidi Diragukan

PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meragukan keakuratan data pemerintah terkait rencana pembangunan BBM subsidi. Sebab, dengan bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) sementara baru-baru ini telah membuat publik pesimis terhadap basis data yang dimiliki pemerintah.

"Jadi, kalo nanya data, ya data aja nggak ada back up, ya menunjukan tidak pernah juga membangun basis datanya. Jadi, ini udah permainan di pinggir jurang," ujar Yanuar kepada Media Indonesia, Kamis (11/7).

Untuk itu, kata dia, pembatasan BBM bersubsidi tidak serta merta membuat distribusinya akan tepat sasaran. Justru pembatasan itu hanya akan merugikan masyarakat miskin dan rentan.

"Pembatasan subsidi, akan membuat kelas menengah pas-pasan terjepit, dan itu bisa membawa dampak ke penurunan daya beli konsumsi. Kalau tidak hati-hati ini bisa menyulut stabilitas sosial (politik)," imbuhnya.

Terlepas dari hal itu, lanjutnya, pembatasan BBM bersubsidi telah mengkonfirmasi 3 tekanan terhadap kemampuan pemerintah. Pemerintah sulit mengendalikan stabilitas menghadapi tekanan, yaitu harga beras, harga BBM dan nilai tukar rupiah, sehingga muncul wacana baru untuk menaikkan rasio utang dan defisit anggaran di masa pemerintahan berikutnya.

"Ini menyebabkan terjadinya fiscal cliff di APBN, maka muncul juga ide pemerintahan baru untuk menaikan batas defisit," kata dia. (Van/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi