DPR: Penilaian Fitch Pengakuan Kemampuan Indonesia Jaga Stabilitas Makroekonomi

KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia. Itu dianggap sebagai pengakuan atas kemampuan Indonesia menjaga stabilitas makroekonomi. 

"Afirmasi ini pastinya menjadi sinyal positif yang mencerminkan pengakuan atas kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi beserta prospeknya ke depan," ujar Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin saat dihubungi, Rabu (12/3).

Menurutnya, hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdaya tahan di angka 5,03% sepanjang tahun 2024, meski berada di tengah ketidakpastian global yang tinggi. Itu juga diikuti dengan tingkat inflasi yang terjaga rendah sasaran 2,5% plus minus 1%.

Baca juga : Waduh, Kenaikan Utang bukan Cuma di Amerika Tapi juga Tiongkok!

Selain itu, Indonesia juga berhasil menjaga besaran defisit anggaran di angka 2,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun lalu. Puteri menilai hal tersebut merupakan buah dari kerja sama yang dibangun oleh pemerintah dan otoritas terkait.

"Karenanya, saya terus mendorong sinergi yang erat antara pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan OJK dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan guna mempertahankan kepercayaan dunia internasional. Termasuk agar terus mencermati dinamika perekonomian global dan merumuskan upaya antisipasinya," tuturnya. 

Lebih lanjut, guna menjaga daya tahan ekonomi nasional, Puteri mendukung upaya pemerintah yang telah menyiapkan stimulus untuk memperkuat daya beli masyarakat. Stimulus itu di antaranya ialah penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp150 triliun dan tambahan anggaran Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton. 

Baca juga : BI Pastikan akan Jaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

Sejalan dengan itu, pemerintah juga memberikan diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon belanja, hingga program pariwisata mudik lebaran guna mengungkit daya beli dan mobilitas masyarakat. 

Puteri mendorong pemerintah untuk bisa mengoptimalkan paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan. Itu bertujuan untuk menjamin keberlangsungan industri padat karya. Beberapa di antaranya seperti insentif PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya dengan maksimal penghasilan Rp10 juta per bulan.

Lalu pembiayaan industri padat karya untuk revitalisasi mesin dengan subsidi bunga 5%, dan bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya selama 6 bulan.

Baca juga : Moral Hazard Bayangi Penghapusan Utang UMKM

"Stimulus ini berperan penting dalam menjaga daya beli dari pekerja dan produktivitas industri padat karya," pungkas Puteri. 

Diberitakan sebelumnya, Fitch Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level 'BBB' dengan outlook stabil. Penilaian itu berdasarkan asesmen yang dilakukan pada Februari lalu. Fitch menilai stabilitas ekonomi dan terjaganya rasio utang pemerintah menjadi poin kekuatan Indonesia pada asesmen tersebut.

Pemerintah menyambut baik hasil afirmasi peringkat kredit dimaksud dan terus menjaga disiplin fiskal. Meskipun defisit fiskal diproyeksikan sedikit meningkat ke 2,5% dari PDB pada tahun ini, Fitch menganggap pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan sekaligus melaksanakan efisiensi pengeluaran. 

Kebijakan ini berkontribusi pada stabilitas rasio utang pemerintah, yang diperkirakan akan menurun secara moderat menjadi 39,1% dari PDB pada tahun 2028, yang menunjukkan konsistensi pengelolaan utang secara hati-hati.

"Keputusan untuk mempertahankan outlook stabil mencerminkan keyakinan Fitch bahwa Indonesia diprediksi tetap mampu menjaga stabilitas makroekonomi dengan memelihara prospek pertumbuhan ekonominya. Selain itu, afirmasi peringkat oleh Fitch ini juga menjadi bukti konkret bahwa kebijakan di Indonesia terus terjaga dengan baik," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip dari siaran pers, Rabu (12/3). (Mir/M-3)