Menkeu: Pemerintah Mulai Buat Postur Anggaran 2025

PEMERINTAH mulai membuat pagu indikatif dan merancang postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025. Selain itu, program-program pemerintahan dari presiden terpilih akan disimulasikan.

"Jadi yang paling penting ialah komunikasi antara pemerintah sekarang dengan pemerintah yang akan datang untuk bisa mewadahi di dalam rancangannya," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani seusai rapat paripurna mengenai persiapan Ramadan dan Kebijakan Fiskal yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).

Saat ditanya soal detail program dari pemerintah selanjutnya yang akan diakomodasi, Sri belum bisa merinci sebab pemerintah masih menunggu hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pasangan calon pemenang pemilihan presiden 2024. "Untuk detailnya nanti kan kita lihat. Masih ada sebulan, sekaligus juga untuk menghormati proses pemilu ya," ucap Menkeu.

Baca juga : Anggaran Pendidikan di 2023 Tersalur Rp503,8 triliun

Persiapan anggaran secara formal, sambung Menkeu, akan mulai dilakukan pada Maret 2024. Kemudian, ia juga mengatakan pemerintah akan rapat lagi dalam sidang kabinet membahas pagu indikatif. "Sudah mulai bisa diidentifikasikan program-program yang memang menjadi prioritas dari pemerintah selanjutnya tetapi masih dalam konteks wadah APBN yang sehat dan kredibel," tuturnya.

Saat ditanya skema model postur anggaran yang dibuat untuk mengakomodasi program presiden terpilih, Menkeu menuturkan sejauh ini hanya ada satu model. Meskipun demikian, ia menuturkan pemerintah telah menentukan range (batasan) penerimaan negara. Kementerian Keuangan, sambungnya, akan memasukkan berbagai program reformasi bidang perpajakan sehingga bisa berkontribusi pada penerimaan.

"Jadi kita membuat estimasi mengenai penerimaan negara, pajak, bea cukai penerimaan nasional bukan pajak (PNPB) di dalam range untuk 2025. Tentu karena sekarang pun masih jalan perlu ada akurasi untuk membuat estimasi itu," tutur Menkeu.

Untuk postur awal, Menkeu menjelaskan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara pemerintah akan menargetkan defisitnya antara 2,45%-2,8% dari produk domestik bruto (GDP). Presiden, sambung Menkeu, juga meminta agar postur anggaran 2025 mengantisipasi kondisi ekonomi global.

"Bapak presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya sehingga dalam situasi global yang suhunya tinggi dan gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga," terang Menkeu. (Z-2)