Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyampaikan realisasi anggaran pendidikan untuk periode 2023 mencapai Rp503,8 triliun. Dana tersebut sebagian besar digelontorkan untuk memperluas kesempatan belajar serta meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.
"Total anggaran pendidikan itu paling besar adalah untuk tenaga guru, untuk biaya operasi sekolah. Kemudian, kita berikan untuk para murid yang mengalami kesulitan karena mereka tidak mampu dari sisi ekonomi," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa (2/1).
Secara rinci, dari keseluruhan realisasi anggaran pendidikan tersebut, Rp302,7 disalurkan dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD). Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk merevitalisasi sarana di 11.994 sekolah dan prasarana di 7.409 sekolah.
Baca juga: Realisasi Anggaran Infrastruktur di 2023 Mencapai Rp455,8 Triliun
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk dana BOS bagi 43,8 juta siswa, BOP PAUD untuk 6,2 juta peserta didik, hingga Rp175,0 triliun untuk gaji para tenaga pendidik di daerah.
Kemudian Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dari anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp178,4 triliun yang dimanfaatkan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,3 juta siswa, Bidik Misi sebesar Rp13,0 triliun untuk 960,5 ribu mahasiswa, hingga Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS sebesar Rp13,0 triliun untuk 628,3 ribu guru.
Baca juga: Defisit Turun Hingga 1,65%, APBN 2023 Dinilai Berkinerja Positif
"Makanya ada Program Indonesia Pintar, Bidik Misi, juga kita berikan Kartu Prakerja, kemudian ada mulai dari PAUD biaya operasi sekolah DAU (Dana Alokasi Umum), DBH (Dana Bagi Hasil) untuk gaji pendidik terutama di daerah terpencil, dan biaya operasi kesetaraan untuk peserta didik yang coba kita kuatkan," tuturnya.
Lebih lanjut, Menkeu juga memaparkan anggaran pendidikan yang berasal dari pembiayaan sebesar Rp20,0 triliun dimanfaatkan untuk berbagai program beasiswa.
Beberapa di antaranya yakni melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kepada 5.664 mahasiswa, beasiswa kolaborasi dengan Kemendikbud bagi 30.390 mahasiswa, beasiswa kolaborasi dengan Kementerian Agama bagi 231 mahasiswa, serta 207 proyek riset.
"LPDP yang mungkin sudah banyak diketahui oleh masyarakat, kita berikan Rp20,0 triliun. Tambahan ini untuk mengirim 5.664 mahasiswa LPDP, plus 30 ribu lebih mahasiswa yang dapat beasiswa di Kemendikbud dan juga Kementerian Agama," jelasnya. (Ant/Z-11)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved