Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyampaikan realisasi anggaran pendidikan untuk periode 2023 mencapai Rp503,8 triliun. Dana tersebut sebagian besar digelontorkan untuk memperluas kesempatan belajar serta meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.
"Total anggaran pendidikan itu paling besar adalah untuk tenaga guru, untuk biaya operasi sekolah. Kemudian, kita berikan untuk para murid yang mengalami kesulitan karena mereka tidak mampu dari sisi ekonomi," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa (2/1).
Secara rinci, dari keseluruhan realisasi anggaran pendidikan tersebut, Rp302,7 disalurkan dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD). Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk merevitalisasi sarana di 11.994 sekolah dan prasarana di 7.409 sekolah.
Baca juga: Realisasi Anggaran Infrastruktur di 2023 Mencapai Rp455,8 Triliun
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk dana BOS bagi 43,8 juta siswa, BOP PAUD untuk 6,2 juta peserta didik, hingga Rp175,0 triliun untuk gaji para tenaga pendidik di daerah.
Kemudian Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dari anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp178,4 triliun yang dimanfaatkan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,3 juta siswa, Bidik Misi sebesar Rp13,0 triliun untuk 960,5 ribu mahasiswa, hingga Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS sebesar Rp13,0 triliun untuk 628,3 ribu guru.
Baca juga: Defisit Turun Hingga 1,65%, APBN 2023 Dinilai Berkinerja Positif
"Makanya ada Program Indonesia Pintar, Bidik Misi, juga kita berikan Kartu Prakerja, kemudian ada mulai dari PAUD biaya operasi sekolah DAU (Dana Alokasi Umum), DBH (Dana Bagi Hasil) untuk gaji pendidik terutama di daerah terpencil, dan biaya operasi kesetaraan untuk peserta didik yang coba kita kuatkan," tuturnya.
Lebih lanjut, Menkeu juga memaparkan anggaran pendidikan yang berasal dari pembiayaan sebesar Rp20,0 triliun dimanfaatkan untuk berbagai program beasiswa.
Beberapa di antaranya yakni melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kepada 5.664 mahasiswa, beasiswa kolaborasi dengan Kemendikbud bagi 30.390 mahasiswa, beasiswa kolaborasi dengan Kementerian Agama bagi 231 mahasiswa, serta 207 proyek riset.
"LPDP yang mungkin sudah banyak diketahui oleh masyarakat, kita berikan Rp20,0 triliun. Tambahan ini untuk mengirim 5.664 mahasiswa LPDP, plus 30 ribu lebih mahasiswa yang dapat beasiswa di Kemendikbud dan juga Kementerian Agama," jelasnya. (Ant/Z-11)
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Mahendra menyebut pihaknya tidak membuka akses KUAPPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Chaidir menampik jika pengunduran diri Edy karena ditekan oleh pihak tertentu. Pasalnya Dinas Pariwisata sempat membuat kehebohan terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved