Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyampaikan realisasi anggaran pendidikan untuk periode 2023 mencapai Rp503,8 triliun. Dana tersebut sebagian besar digelontorkan untuk memperluas kesempatan belajar serta meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.
"Total anggaran pendidikan itu paling besar adalah untuk tenaga guru, untuk biaya operasi sekolah. Kemudian, kita berikan untuk para murid yang mengalami kesulitan karena mereka tidak mampu dari sisi ekonomi," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa (2/1).
Secara rinci, dari keseluruhan realisasi anggaran pendidikan tersebut, Rp302,7 disalurkan dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD). Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk merevitalisasi sarana di 11.994 sekolah dan prasarana di 7.409 sekolah.
Baca juga: Realisasi Anggaran Infrastruktur di 2023 Mencapai Rp455,8 Triliun
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk dana BOS bagi 43,8 juta siswa, BOP PAUD untuk 6,2 juta peserta didik, hingga Rp175,0 triliun untuk gaji para tenaga pendidik di daerah.
Kemudian Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dari anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp178,4 triliun yang dimanfaatkan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,3 juta siswa, Bidik Misi sebesar Rp13,0 triliun untuk 960,5 ribu mahasiswa, hingga Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS sebesar Rp13,0 triliun untuk 628,3 ribu guru.
Baca juga: Defisit Turun Hingga 1,65%, APBN 2023 Dinilai Berkinerja Positif
"Makanya ada Program Indonesia Pintar, Bidik Misi, juga kita berikan Kartu Prakerja, kemudian ada mulai dari PAUD biaya operasi sekolah DAU (Dana Alokasi Umum), DBH (Dana Bagi Hasil) untuk gaji pendidik terutama di daerah terpencil, dan biaya operasi kesetaraan untuk peserta didik yang coba kita kuatkan," tuturnya.
Lebih lanjut, Menkeu juga memaparkan anggaran pendidikan yang berasal dari pembiayaan sebesar Rp20,0 triliun dimanfaatkan untuk berbagai program beasiswa.
Beberapa di antaranya yakni melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kepada 5.664 mahasiswa, beasiswa kolaborasi dengan Kemendikbud bagi 30.390 mahasiswa, beasiswa kolaborasi dengan Kementerian Agama bagi 231 mahasiswa, serta 207 proyek riset.
"LPDP yang mungkin sudah banyak diketahui oleh masyarakat, kita berikan Rp20,0 triliun. Tambahan ini untuk mengirim 5.664 mahasiswa LPDP, plus 30 ribu lebih mahasiswa yang dapat beasiswa di Kemendikbud dan juga Kementerian Agama," jelasnya. (Ant/Z-11)
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hocĀ
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved