Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi penyaluran anggaran infrastruktur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mencapai Rp455,8 triliun. Angka itu tumbuh 22,2% dari capaian periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni Rp372,8 triliun.
"Untuk infrastruktur realisasinya Rp455,8 triliun," kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa (2/1).
Pada 2023, anggaran infrastruktur ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru. Penyaluran anggaran infrastruktur salah satunya dilakukan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk pembangunan rumah susun hingga pelabuhan.
Baca juga: Defisit Turun Hingga 1,65%, APBN 2023 Dinilai Berkinerja Positif
Secara rinci, belanja infrastruktur melalui K/L di antaranya untuk 2.477 unit rumah susun, 1.104 unit rumah khusus, serta 140.593 unit rumah swadaya.
Kemudian, pembangunan sistem pengelolaan air minum (SPAM) dengan kapasitas 1.226 liter/detik, tujuh unit bendungan baru, dan 18 unit bendungan lanjutan, jaringan irigasi baru 3.455 hektare dan rehabilitasi jaringan irigasi 74.560 hektare, serta pengelolaan air limbah 12.400 KK dan pengelolaan sampah 19.800 KK.
Baca juga: 2024, Menkeu Minta Bank Tidak Tahan Penyaluran Kredit
Selanjutnya, pembangunan 377,5 kilometer jalan baru, 1.260 meter flyover/underpass, 217,7 kilometer jalan tol, dan 5.956 meter jalan baru.
Anggaran juga digunakan untuk pembangunan dan pengembangan bandara di 114 lokasi, pelabuhan di 47 lokasi, dan pelabuhan penyeberangan di 44 lokasi.
Belanja berikutnya disalurkan melalui transfer ke daerah, yakni untuk penanganan jalan sepanjang 6.260 kilometer dan jembatan 775 meter, penyelenggaraan 261.056 unit SPAM, pembangunan SPAM jaringan perpipaan dengan kapasitas 7.174 liter/detik, pemasangan 166.253 sambungan rumah (SR) air minum, serta pembangunan atau pemeliharaan sistem drainase sepanjang 9.782 meter.
Penyaluran lainnya dilakukan melalui pembiayaan untuk pembangunan jalan tol Trans-Sumatera (JTTS) tahap I sepanjang 972 kilometer dan tahap II 200 kilometer, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 200.000 unit rumah, serta dukungan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), seperti untuk proyek jalan tol, pelabuhan, bendungan, hingga irigrasi.
"Jadi, kalau bicara pemerataan infrastruktur itu ada di mana-mana, mulai dari air bersih, jalan, jembatan, irigasi, sampai tol, bandara, dan pelabuhan," tandas Sri Mulyani. (Ant/Z-11)
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved