Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi penyaluran anggaran infrastruktur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mencapai Rp455,8 triliun. Angka itu tumbuh 22,2% dari capaian periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni Rp372,8 triliun.
"Untuk infrastruktur realisasinya Rp455,8 triliun," kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa (2/1).
Pada 2023, anggaran infrastruktur ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru. Penyaluran anggaran infrastruktur salah satunya dilakukan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk pembangunan rumah susun hingga pelabuhan.
Baca juga: Defisit Turun Hingga 1,65%, APBN 2023 Dinilai Berkinerja Positif
Secara rinci, belanja infrastruktur melalui K/L di antaranya untuk 2.477 unit rumah susun, 1.104 unit rumah khusus, serta 140.593 unit rumah swadaya.
Kemudian, pembangunan sistem pengelolaan air minum (SPAM) dengan kapasitas 1.226 liter/detik, tujuh unit bendungan baru, dan 18 unit bendungan lanjutan, jaringan irigasi baru 3.455 hektare dan rehabilitasi jaringan irigasi 74.560 hektare, serta pengelolaan air limbah 12.400 KK dan pengelolaan sampah 19.800 KK.
Baca juga: 2024, Menkeu Minta Bank Tidak Tahan Penyaluran Kredit
Selanjutnya, pembangunan 377,5 kilometer jalan baru, 1.260 meter flyover/underpass, 217,7 kilometer jalan tol, dan 5.956 meter jalan baru.
Anggaran juga digunakan untuk pembangunan dan pengembangan bandara di 114 lokasi, pelabuhan di 47 lokasi, dan pelabuhan penyeberangan di 44 lokasi.
Belanja berikutnya disalurkan melalui transfer ke daerah, yakni untuk penanganan jalan sepanjang 6.260 kilometer dan jembatan 775 meter, penyelenggaraan 261.056 unit SPAM, pembangunan SPAM jaringan perpipaan dengan kapasitas 7.174 liter/detik, pemasangan 166.253 sambungan rumah (SR) air minum, serta pembangunan atau pemeliharaan sistem drainase sepanjang 9.782 meter.
Penyaluran lainnya dilakukan melalui pembiayaan untuk pembangunan jalan tol Trans-Sumatera (JTTS) tahap I sepanjang 972 kilometer dan tahap II 200 kilometer, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 200.000 unit rumah, serta dukungan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), seperti untuk proyek jalan tol, pelabuhan, bendungan, hingga irigrasi.
"Jadi, kalau bicara pemerataan infrastruktur itu ada di mana-mana, mulai dari air bersih, jalan, jembatan, irigasi, sampai tol, bandara, dan pelabuhan," tandas Sri Mulyani. (Ant/Z-11)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved