Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Pada 2023, anggaran infrastruktur ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru.
EVALUASI kinerja keuangan negara empat tahun pemerintahan Jokowi-Amin menjadi isu krusial.
Laporan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp52 triliun untuk memenuhi kenaikan gaji yang diberikan untuk ASN, TNI/Polri, dan pensiunan di tahun depan.
Porsi terbesar ialah penguatan pendidikan sebesar Rp612 triliun, perlindungan sosial Rp476 triliun, kemudian infrastruktur Rp392 triliun
Hal itu menurutnya dapat dilihat dari naiknya target pendapatan negara menjadi Rp2.463 triliun, lebih tinggi dari usulan pemerintah
Beberapa perubahan tersebut meliputi tingkat inflasi yang ditargetkan menjadi 3,6%, dari usulan RAPBN sebesar 3,3%.
Target dalam sasaran dan indikator pembangunan 2023 yang diusulkan pemerintah dalam RAPBN disepakati oleh Banggar tanpa ada perubahan
Anggaran sebesar Rp6,7 trilun tersebut dan mendorong KKP untuk menaikkan anggaran operasional kapal pengawas
Anggaran sebesar Rp156,4 triliun untuk tahun depan dalam rangka pemberian manfaat pensiun termasuk pensiun ke-13 dan tunjangan hari raya (THR).
Pagu anggaran tahun 2023 untuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kini sudah mencapai Rp6,3 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur di tahun depan akan fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun.
Menurut Diah, harga minyak mentah dunia selalu menjadi sumber yang mengkhawatirkan bagi perekonomian dunia.
Fahmy menambahkan, beban subsidi energi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang sudah terlampau tinggi.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyatakan setidaknya ada dua isu besar dalam desain Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.
Lebih lanjut, terkait laju inflasi yang kini berada pada kisaran 4,9%, Andre mengatakan hal tersebut patut untuk disyukuri.
Sejauh ini, kebijakan reformasi fiskal belum terlihat, kualitas belanja perlu diperbaiki, dan perlunya pemerintah menunda pengerjaan proyek yang tidak prioritas.
Pemerintah tampak pesimistis menatap perekonomian tahun depan. Sebab, angka pertumbuhan ekonomi 2023 dipatok di level 5,3%.
Anggaran itu tercatat lebih tinggi dari belanja infrastruktur tahun ini yang diperkirakan mencapai Rp363,76 triliun.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved