Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp52 triliun untuk memenuhi kenaikan gaji yang diberikan untuk ASN, TNI/Polri, dan pensiunan di tahun depan.
"Anggaran tahun depan untuk hal ini totalnya Rp52 triliun," ujarnya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8).
Dana Rp52 triliun itu disiapkan untuk kenaikan gaji ASN dan TNI Polri sebesar 8% dan pensiunan 12%. Alokasi yang disediakan untuk kenaikan gaji ASN pusat, kata Sri Mulyani, mencapai Rp9,4 triliun, ASN daerah Rp25,8 triliun, dan pensiunan Rp17 triliun.
Baca juga : Pemerintah Alokasikan Rp185,9 T untuk Subsidi BBM, LPG, dan Listrik di 2024
Dia menjelaskan, besar kenaikan gaji ASN dan pensiunan itu didasari pada pertimbangan adanya tunjangan kinerja yang dapat menyertai amtenar. Sementara pensiunan tak lagi memiliki tunjangan kinerja. Karenanya, besaran kenaikan gaji ASN lebih rendah ketimbang pensiunan.
Baca juga : Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah masih di Bawah 50%
"Untuk ASN, TNI/Polri 8% dan pensiunan 12%. ASN itu selain gaji, masing-masing K/L itu biasanya ada tukin dan beberapa K/L yang kinerjanya baik biasanya mengusulkan kenaikan," jelas Sri Mulyani.
Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan gaji ASN dan pensiunan dalam penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Itu dilakukan untuk menunjang kesejahteraan ASN dan diberikan berdasarkan kinerja serta produktivitas.
"Diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional," kata Kepala Negara. (Z-8)
Pada 2023, anggaran infrastruktur ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru.
EVALUASI kinerja keuangan negara empat tahun pemerintahan Jokowi-Amin menjadi isu krusial.
Laporan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat.
Porsi terbesar ialah penguatan pendidikan sebesar Rp612 triliun, perlindungan sosial Rp476 triliun, kemudian infrastruktur Rp392 triliun
Hal itu menurutnya dapat dilihat dari naiknya target pendapatan negara menjadi Rp2.463 triliun, lebih tinggi dari usulan pemerintah
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Menkeu Sri Mulyani melaporkan terkait outlook fiskal tahun 2025 dengan defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,78% dari produk domestik bruto (PDB).
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved