PEMERINTAH menetapkan delapan sektor belanja yang harus diprioritaskan dalam APBN 2023, yaitu ketahanan pangan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan energi, perlindungan sosial, pendidikan, dan tahapan-tahapan pemilu, serta pembangunam IKN.
Terkait ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp104,2 triliun. Kemudian, belanja sektor kesehatan disiapkan sebesar Rp178 triliun. Disusul, pengeluaran untuk ketahanan energi Rp341 triliun, pembangunan infrastruktur Rp392 triliun dan perlindungan sosial Rp476 triliun. Lalu, belanja untuk penguatan pendidikan sebesar Rp612 triliun.
Dua sektor lain yang tersisa adalah terkait program tahapan-tahapan pemilu sebesar Rp21,6 triliun dan pembangunan IKN Rp23,9 triliun.
"Itu lah belanja-belanja penting di 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan yang terjadi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1).
Perbaikan sistem juga akan dilakukan dalam proses belanja tahun ini. Presiden Joko Widodo, lanjutnya, tidak ingin pengeluaran terkonsentrasi di kuartal terakhir. Belanja harus didesain secara merata bahkan digenjot sejak awal tahun.
"Tadi dievaluasi belanja tidak terkonsentrasi di kuartal terakhir. Kita harapkan tahun ini akselerasi belanja ditingkatkan terutama dengan menggunakan e-katalog dan mengutamakan produk-produk dalam negeri," pungkas Sri Mulyani. (OL-8)
