Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH menetapkan delapan sektor belanja yang harus diprioritaskan dalam APBN 2023, yaitu ketahanan pangan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan energi, perlindungan sosial, pendidikan, dan tahapan-tahapan pemilu, serta pembangunam IKN.
Terkait ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp104,2 triliun. Kemudian, belanja sektor kesehatan disiapkan sebesar Rp178 triliun. Disusul, pengeluaran untuk ketahanan energi Rp341 triliun, pembangunan infrastruktur Rp392 triliun dan perlindungan sosial Rp476 triliun. Lalu, belanja untuk penguatan pendidikan sebesar Rp612 triliun.
Dua sektor lain yang tersisa adalah terkait program tahapan-tahapan pemilu sebesar Rp21,6 triliun dan pembangunan IKN Rp23,9 triliun.
"Itu lah belanja-belanja penting di 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan yang terjadi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1).
Perbaikan sistem juga akan dilakukan dalam proses belanja tahun ini. Presiden Joko Widodo, lanjutnya, tidak ingin pengeluaran terkonsentrasi di kuartal terakhir. Belanja harus didesain secara merata bahkan digenjot sejak awal tahun.
"Tadi dievaluasi belanja tidak terkonsentrasi di kuartal terakhir. Kita harapkan tahun ini akselerasi belanja ditingkatkan terutama dengan menggunakan e-katalog dan mengutamakan produk-produk dalam negeri," pungkas Sri Mulyani. (OL-8)
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Mahendra menyebut pihaknya tidak membuka akses KUAPPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Chaidir menampik jika pengunduran diri Edy karena ditekan oleh pihak tertentu. Pasalnya Dinas Pariwisata sempat membuat kehebohan terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
EVALUASI kinerja keuangan negara empat tahun pemerintahan Jokowi-Amin menjadi isu krusial.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur di tahun depan akan fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun.
Laporan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat.
Mengingat, Indonesia memiliki nodal yang cukup kuat untuk mendorong perekonomian ke level yang lebih baik. Sekalipun, ekonomi global pada tahun depan masih dibayangi ketidakpastian.
"Tentu saja kita juga tetap melakukan monitoring, dikalibrasi, sehingga kita selalu up-to-date dengan kondisi paling mutakhir,"
Anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2023 diusulkan menjadi Rp479,1 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang berkisar Rp431 triliun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved