Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PEMERINTAH menetapkan delapan sektor belanja yang harus diprioritaskan dalam APBN 2023, yaitu ketahanan pangan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan energi, perlindungan sosial, pendidikan, dan tahapan-tahapan pemilu, serta pembangunam IKN.
Terkait ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp104,2 triliun. Kemudian, belanja sektor kesehatan disiapkan sebesar Rp178 triliun. Disusul, pengeluaran untuk ketahanan energi Rp341 triliun, pembangunan infrastruktur Rp392 triliun dan perlindungan sosial Rp476 triliun. Lalu, belanja untuk penguatan pendidikan sebesar Rp612 triliun.
Dua sektor lain yang tersisa adalah terkait program tahapan-tahapan pemilu sebesar Rp21,6 triliun dan pembangunan IKN Rp23,9 triliun.
"Itu lah belanja-belanja penting di 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan yang terjadi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1).
Perbaikan sistem juga akan dilakukan dalam proses belanja tahun ini. Presiden Joko Widodo, lanjutnya, tidak ingin pengeluaran terkonsentrasi di kuartal terakhir. Belanja harus didesain secara merata bahkan digenjot sejak awal tahun.
"Tadi dievaluasi belanja tidak terkonsentrasi di kuartal terakhir. Kita harapkan tahun ini akselerasi belanja ditingkatkan terutama dengan menggunakan e-katalog dan mengutamakan produk-produk dalam negeri," pungkas Sri Mulyani. (OL-8)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Pada 2023, anggaran infrastruktur ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru.
EVALUASI kinerja keuangan negara empat tahun pemerintahan Jokowi-Amin menjadi isu krusial.
Laporan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp52 triliun untuk memenuhi kenaikan gaji yang diberikan untuk ASN, TNI/Polri, dan pensiunan di tahun depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved