Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan Laporan Badan Anggaran mengenai Hasil Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Laporan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat.
Selama proses Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN TA 2022) yang berlangsung dari bulan Juli hingga awal September, DPR RI telah memperoleh berbagai pandangan dan catatan penting. Rapat Paripurna hari ini merupakan tahap pembahasan tingkat II atau pengesahan RUU yang merupakan langkah krusial dalam proses legislatif ini.
Dalam Laporan Badan Anggaran ini, Ibas menyampaikan apresiasi terhadap hasil audit BPK yang memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" atas LKPP tahun 2022. Hal ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam tata kelola keuangan pemerintah sejak tahun 2016.
Baca juga : Dibuka Oleh Ibas, DPR Gelar Bazar Murah UMKM
Meskipun terdapat 16 temuan pemeriksaan terkait Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Ibas menekankan bahwa temuan ini tidak mempengaruhi kewajaran LKPP tahun 2022.
Baca juga : Ibas Dorong Anggota AIPA Pererat Kerja Sama di Kawasan
Sehubungan dengan hal tersebut, Ibas melaporkan bahwa fraksi-fraksi di DPR RI memberikan pandangannya, termasuk Fraksi Partai Demokrat. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti 16 temuan dan rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
“Fraksi Partai Demokrat memberikan 13 rekomendasi dan 7 catatan kritis guna memastikan APBN tahun berikutnya lebih sehat, tepat guna, serta dapat mengurangi angka pengangguran, stunting, dan kemiskinan ekstrim, dengan menjalankan kebijakannya berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat," tambahnya.
Untuk menindaklanjuti 16 temuan audit BPK, BPK dan DPR RI memberikan sejumlah rekomendasi untuk Pemerintah yang disepakati untuk dimasukan dalam Penjelasan Pasal 12 RUU P2 APBN TA 2022.
Terkait sikap fraksi dalam RUU P2 APBN TA 2022, Ibas melaporkan terdapat 8 fraksi yang menyetujui RUU ini, mencakup Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Nasional Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Adapun 1 fraksi yaitu Partai Keadilan Sejahtera menyetujui atau menerima dengan catatan.
Di akhir laporannya, Ibas mengucapkan terima kasih kepada media massa, baik cetak maupun elektronik, karena telah membantu dalam penyebarluasan informasi terkait hasil pembahasan ini kepada masyarakat.
"Ini adalah langkah penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan negara," ungkapnya. (Z-8)
EVALUASI kinerja keuangan negara empat tahun pemerintahan Jokowi-Amin menjadi isu krusial.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur di tahun depan akan fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun.
Mengingat, Indonesia memiliki nodal yang cukup kuat untuk mendorong perekonomian ke level yang lebih baik. Sekalipun, ekonomi global pada tahun depan masih dibayangi ketidakpastian.
"Tentu saja kita juga tetap melakukan monitoring, dikalibrasi, sehingga kita selalu up-to-date dengan kondisi paling mutakhir,"
Anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2023 diusulkan menjadi Rp479,1 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang berkisar Rp431 triliun
Menurut dia, ada empat isu prioritas utama dalam Sidang Umum ke-44 AIPA, pertama, meningkatkan usaha mempertahankan stabilitas kawasan
"Jadi kalau sebuah negara tidak bisa menyelamatkan nyawa rakyatnya kan bisa dianggap sebagai bangsa yang gagal karena kebutuhan hak hidup itu adalah hak paling dassar warga negara."
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengingatkan agar perempuan juga harus berani bermimpi, sebagaimana RA Kartini memiliki mimpi yang tinggi.
Acara terselenggara apik dengan menghadirkan ratusan seniman, budayawan, dan penyandang disabilitas.
WAKIL Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi dan mengawal kebijakan yang berpihak ke rakyat
Program makan bergizi gratis harus berjalan dengan baik, tepat sasaran dan berkualitas. Ibas menyampaikan bahwa anggaran pemerintah untuk program tersebut sangatlah besar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved