Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh anggota Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA) memperjuangkan sikap saling memahami, kerja sama, dan hubungan yang dekat antara anggota parlemen.
“Melalui kerja sama yang erat dalam bentuk 'government-to-government' maupun 'people-to-people', kita akan mampu untuk merespons berbagai permasalahan dan tantangan di tingkat regional ASEAN maupun di tingkat global dengan baik,” kata Ibas lewat keterangan yang diiterima..
Baca juga: Puan Ajak Parlemen ASEAN Ciptakan Lingkungan Responsif Gender
Menurut dia, ada empat isu prioritas utama yang perlu diselesaikan dalam Sidang Umum ke-44 AIPA, pertama, meningkatkan usaha, membuka diskusi dan merumuskan persetujuan untuk mempertahankan stabilitas, keamanan dan perdamaian di tingkat regional ASEAN.
Kedua menurut dia, isu yang harus diselesaikan adalah percepatan transisi ekonomi hijau yang tumbuh dengan pesat sembari menjaga jejak karbon rendah.
"Isu ketiga dalam AIPA adalah pentingnya penguatan keterlibatan kawula muda dalam mendorong pembangunan yang inklusif, mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan partisipasi demokratis," ujarnya.
Baca juga: Senangnya Delegasi AIPA Disuguhi Es Doger Hingga Soto Lamongan dan Jajanan Pasar
Ibas menjelaskan isu keempat adalah pentingnya peningkatan ketahanan ASEAN dalam menghadapi goncangan sosial melalui kepemimpinan dan parlementer yang peka terhadap permasalahan ketimpangan gender.
Terkait stabilitas kawasan, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menilai stabilitas geopolitik merupakan kunci dari kerja sama regional yang efektif yang perlu menjadi fondasi dalam diplomasi regional dan global.
"Karena itu, negara-negara anggota ASEAN harus bekerja sama, saling bahu-membahu demi mempercepat resolusi berbagai sengketa yang terjadi di kawasan," katanya.
Ketua Desk Kerja sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Putu Supadma Rudana mengatakan bahwa AIPA harus menjadi satu penarik dari berbagai kekuatan global.
Dia menilai AIPA harus mempunyai ASEAN Parlemen untuk memperkuat kepentingan ASEAN secara parlementer agar terciptanya hubungan yang erat dan solid.
"ASEAN yang dulunya tidak dilirik sekarang menjadi daya tarik karena meningkatnya persaingan antara kekuatan besar. Dengan segala kepentingan dan potensinya, mari kita kawal bersama ASEAN 'unity' dan 'centrality'," katanya.
Menurutnya, ASEAN memerlukan dukungan dari parlemen negara observer dalam menciptakan Kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, adil dan sejahtera.
Selain itu, ubungan persahabatan antara ASEAN dan negara observer diharapkan dapat membuka kesempatan untuk memperluas kerja sama untuk memajukan solidaritas, saling pengertian, dan kerja sama antarnegara anggota.
Selain itu dia menilai, diperlukan kerja sama untuk melakukan penukaran dan penyebaran informasi serta koordinasi, interaksi, dan konsultasi dalam rangka memberikan kontribusi parlemen terhadap integrasi ASEAN.
Sidang AIPA ke-44 itu mengusung tema "Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN" atau Parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera..(Ant/H-3)
Ibas mendorong percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap agar pengungsi tidak terlalu lama berada di tenda darurat.
Merujuk pada pembahasan di Sidang Paripurna DPR RI baru-baru ini, Ibas menegaskan bahwa Polri harus terus bertransformasi menjadi lembaga yang profesional dan humanis.
Negara wajib hadir untuk menjamin pelayanan kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Negara harus hadir di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten untuk menghadirkan masyarakat yang lebih sejahtera, maju, dan bahagia.
Negara yang ekonominya kuat, kata dia, akan mampu menghadirkan lebih banyak program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ibas juga menekankan pentingnya akses pendidikan yang inklusif. Ia memastikan Fraksi Partai Demokrat akan terus memperjuangkan beasiswa.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved