Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh anggota Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA) memperjuangkan sikap saling memahami, kerja sama, dan hubungan yang dekat antara anggota parlemen.
“Melalui kerja sama yang erat dalam bentuk 'government-to-government' maupun 'people-to-people', kita akan mampu untuk merespons berbagai permasalahan dan tantangan di tingkat regional ASEAN maupun di tingkat global dengan baik,” kata Ibas lewat keterangan yang diiterima..
Baca juga: Puan Ajak Parlemen ASEAN Ciptakan Lingkungan Responsif Gender
Menurut dia, ada empat isu prioritas utama yang perlu diselesaikan dalam Sidang Umum ke-44 AIPA, pertama, meningkatkan usaha, membuka diskusi dan merumuskan persetujuan untuk mempertahankan stabilitas, keamanan dan perdamaian di tingkat regional ASEAN.
Kedua menurut dia, isu yang harus diselesaikan adalah percepatan transisi ekonomi hijau yang tumbuh dengan pesat sembari menjaga jejak karbon rendah.
"Isu ketiga dalam AIPA adalah pentingnya penguatan keterlibatan kawula muda dalam mendorong pembangunan yang inklusif, mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan partisipasi demokratis," ujarnya.
Baca juga: Senangnya Delegasi AIPA Disuguhi Es Doger Hingga Soto Lamongan dan Jajanan Pasar
Ibas menjelaskan isu keempat adalah pentingnya peningkatan ketahanan ASEAN dalam menghadapi goncangan sosial melalui kepemimpinan dan parlementer yang peka terhadap permasalahan ketimpangan gender.
Terkait stabilitas kawasan, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menilai stabilitas geopolitik merupakan kunci dari kerja sama regional yang efektif yang perlu menjadi fondasi dalam diplomasi regional dan global.
"Karena itu, negara-negara anggota ASEAN harus bekerja sama, saling bahu-membahu demi mempercepat resolusi berbagai sengketa yang terjadi di kawasan," katanya.
Ketua Desk Kerja sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Putu Supadma Rudana mengatakan bahwa AIPA harus menjadi satu penarik dari berbagai kekuatan global.
Dia menilai AIPA harus mempunyai ASEAN Parlemen untuk memperkuat kepentingan ASEAN secara parlementer agar terciptanya hubungan yang erat dan solid.
"ASEAN yang dulunya tidak dilirik sekarang menjadi daya tarik karena meningkatnya persaingan antara kekuatan besar. Dengan segala kepentingan dan potensinya, mari kita kawal bersama ASEAN 'unity' dan 'centrality'," katanya.
Menurutnya, ASEAN memerlukan dukungan dari parlemen negara observer dalam menciptakan Kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, adil dan sejahtera.
Selain itu, ubungan persahabatan antara ASEAN dan negara observer diharapkan dapat membuka kesempatan untuk memperluas kerja sama untuk memajukan solidaritas, saling pengertian, dan kerja sama antarnegara anggota.
Selain itu dia menilai, diperlukan kerja sama untuk melakukan penukaran dan penyebaran informasi serta koordinasi, interaksi, dan konsultasi dalam rangka memberikan kontribusi parlemen terhadap integrasi ASEAN.
Sidang AIPA ke-44 itu mengusung tema "Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN" atau Parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera..(Ant/H-3)
Negara harus hadir di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten untuk menghadirkan masyarakat yang lebih sejahtera, maju, dan bahagia.
Negara yang ekonominya kuat, kata dia, akan mampu menghadirkan lebih banyak program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ibas juga menekankan pentingnya akses pendidikan yang inklusif. Ia memastikan Fraksi Partai Demokrat akan terus memperjuangkan beasiswa.
Ibas menekankan bahwa pihaknya terus mengawal pemerintah pusat dan daerah agar menghadirkan kebijakan yang memajukan ekonomi rakyat.
Di tengah tantangan digital dan perubahan budaya saat ini, peran guru tetap vital sebagai kompas bangsa.
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam pengembangan energi panas bumi di PLTP Gunung Salak.
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved