Keputusan Pemda Menambah Pajak untuk Tingkatkan PAD Cenderung Timbulkan Masalah Baru

POLA yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara cepat dengan memilih menaikkan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cenderung menimbulkan masalah baru bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

"Saya kira itu yang akan menimbulkan persoalan di banyak daerah, bukan hanya di Pati, banyak daerah lain yang juga mencoba mendongkrak pendapatan asli daerahnya dengan menaikkan pajak," kata anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus dalam keterangannya, Sabtu (16/8).

Menurut dia, kenaikan pajak harus berdasarkan kemampuan perekonomian masyarakat. Jika kemampuan ekonomi masyarakat melemah, kenaikan pajak justru akan membebani masyarakat dan PAD pun tidak meningkat.

Deddy melanjutkan, keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.

Dalam kondisi ini, Deddy menilai yang harus dilakukan pemerintah daerah yakni menerapkan efisiensi belanja daerah. "Mau tidak mau, belanja yang bersifat tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan operasional itu harus dipangkas. Gunakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, bukan hanya mengandalkan pajak," tegasnya.

Pemerintah daerah, lanjut dia, juga harus berupaya meningkatkan kekuatan ekonomi daerah terlebih dahulu. Dengan meningkatnya perekonomian daerah, pemerintah daerah pun berhak menetapkan nilai pajak yang sesuai.

Oleh karena itu, Deddy berharap pemerintah daerah dapat mencari jalan tengah dalam meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani rakyat. (Ant/P-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Eksa

Headline

Keputusan Pemda Menambah Pajak untuk Tingkatkan PAD Cenderung Timbulkan Masalah Baru

Pakar UGM: Kepatuhan Pajak Harus Dikuatkan untuk Tekan Ekonomi Bayangan

OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin, DPR: Pajak dan Bea Cukai Masih Jadi Lahan Korupsi

OTT di Banjarmasin, Mulyono Cs Minta Uang Apresiasi Sampai Rp1,5 Miliar

OTT Pajak di Kalsel, KPK Tetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin sebagai Tersangka

Purbaya: Insentif Pajak tak akan Dipangkas sebelum Ekonomi Menguat

Menkeu Purbaya: OTT KPK Jadi Momentum Perbaiki Sistem Pajak dan Bea Cukai

Amelia Anggraini Desak Pemerintah Selamatkan WNI Kru Kapal yang Terkatung di Lepas Pantai Afrika

Jimly Asshiddiqie: Reformasi Polri tak Bisa Instan, 30 Aturan Internal Perlu Dibahas

Menkeu Soroti Penghapusan 11 Juta Peserta PBI BPJS, Minta Penonaktifan tak Mendadak

DPR Pastikan Layanan Kesehatan PBI BPJS Tetap Aktif, Pemerintah Tanggung Iuran 3 Bulan

Ruang UMKM di PIK 2 Baru Terisi 9 Persen, DPR RI Geram

OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin, DPR: Pajak dan Bea Cukai Masih Jadi Lahan Korupsi

Secarik Kertas, Pesan buat Ibu Pertiwi: Refleksi atas Kepergian YBR di Ngada NTT

Koperasi Waralaba

Reformasi Peradilan dan Krisis Integritas

Kompromi Bersyarat Prabowo-Ormas Islam

Memulihkan Kepercayaan Pelaku Pasar

Dingin Davos, Hangat Harapan: Prabowo-nomics dan Pembangunan Manusia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Informasi

Rubrikasi

Opini

Ekonomi

Humaniora

Olahraga

Weekend

Video

Sitemap