DPR Usulkan KPU Jadi Lembaga Ad Hoc untuk Hemat Anggaran Negara

BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc yang hanya terselenggara selama dua tahun untuk persiapan dan pelaksanaan teknis pemilihan umum baik di tingkat pusat maupun daerah.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan usulannya itu diperlukan agar negara dapat menghemat anggaran, khususnya ketika KPU tidak sedang berada pada tahun-tahun Pemilu. Terlebih lagi, sistem tahapan pemilu yang dilaksanakan secara serentak dapat selesai dalam waktu dua tahun.

“Jadi kita sedang berpikir sedang berpikir di DPR, justru KPU itu hanya lembaga adhoc, dua tahun saja. Ngapain kita menghabiskan uang negara kebanyakan,” kata Saleh saat rapat dengar pendapat antara Baleg DPR RI seperti dilansir dari TV Parlemen pada Kamis (31/10).

Baca juga : Pemerintah Kaji Opsi Revisi UU Politik lewat Metode Omnibus Law

Dengan adanya sistem pemilihan umum serentak pada 2024, Saleh menilai bahwa KPU selama 3 hingga 5 tahun ke depan selama setelah Pemilu, hanya akan melakukan sejumlah kegiatan bimbingan teknis (bimtek) semata. Menurutnya, hal itu tidak terlalu urgen dan di sisi lain, dia pun ragu terhadap kegiatan bimtek tersebut.

“Mereka datangnya itu bimtek aja ke Jakarta ini, saya tahu persis. Sebentar-sebentar nanti bimtek datang ke Jakarta, nggak tahu apa yang dibimtekkan itu,” tegasnya.

Selain itu, Saleh juga menyarankan agar ke depan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang selama ini menjadi lembaga adhoc dari KPU ketika pelaksanaan pemilu tiba, agar ditiadakan. Pasanya, kata dia, motif “permainan” Pemilu lebih banyak terjadi di jenjang PPK.

Baca juga : DPR Bahas Sejumlah Usulan Nama Dewan Pertimbangan

Untuk menghemat anggaran, menurut Saleh, nantinya tahapan rekapitulasi suara di jenjang PPK ditiadakan sehingga dapat langsung dilakukan pada KPU tingkat kabupaten/kota. Namun, sebelum merealisasikannya, dia menilai bahwa harus asa mekanisme yang harus dipikirkan lebih lanjut agar KPU tingkat kabupaten/kota tidak terjadi beban kerja ganda.

“Dengan ada PPK, begitu ada jenjang dari sini pindah ke sana, di situlah ada pemaknaan baru dari penyelenggaraan pemilu. Mohon maaf, teman-teman yang ikut Pemilu sudah mengerti,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Rendy Umboh menjelaskan bahwa keserentakan pelaksanaan pemilu tingkat nasional maupun tingkat lokal, seharusnya sebaiknya dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak terlalu berjauhan.

Baca juga : KPU Harus Gerak Cepat Selamatkan Putusan MK

Pemilu tingkat nasional yang dimaksud adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD RI. Sedangkan Pemilu tingkat lokal itu memilih Gubernur, Bupati, Wali Kota, hingga DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Rendy mengusulkan agar agar Pemilu tahun 2029 tingkat nasional sebaiknya dilaksanakan pada Februari, dan Pemilu tingkat lokal dilaksanakan pada Mei. Hal ini menurutnya akan jauh lebih efisien dan tidak berbenturan dengan aspek ketatanegaraan.

“Problemnya ada pada DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, apakah bisa diperpanjang atau tidak? Menurut konstitusi itu tidak boleh karena Pemilu kita dilaksanakan lima tahun sekali,” tandasnya. (P-5)