Berita Terbaru Baleg DPR RI Hari Ini

Pembenahan Royalti Musik Perlu Adopsi Inovasi Teknologi

PEMBENAHAN tata kelola royalti musik kembali menjadi perhatian utama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada pekan lalu.

Pengakuan Masyarakat Adat Dinilai Masih Berlapis dan Sektoral

KOALISI Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat menilai proses pengakuan masyarakat adat di Indonesia hingga kini masih dilakukan secara bersyarat, berlapis, dan sektoral.

RUU Perampasan Aset Hingga PPRT Disepakati Masuk Prioritas Prolegnas 2025

Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU. 

Baleg DPR RI Tetapkan 67 RUU Prolegnas 2026, RUU Perampasan Aset Masuk Prioritas 2025

Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 dengan 67 RUU. 

Baleg tak Bisa Pastikan RUU Perampasan Aset Selesai Tahun Ini

 ANGGOTA Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengatakan belum dapat memastikan waktu selesainya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI.

DPR Bisa Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah

Baleg DPR RI menyatakan DPR bisa mengambil alih pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini merupakan RUU inisiatif pemerintah.

Baleg DPR Mulai Bahas RUU BPIP, Tegaskan tak Bermuatan Politis

Baleg DPR RI resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang masuk Prolegnas 2025

Baleg DPR Sebut Pengesahan RUU PPRT Kemungkinan Lewat dari Target

KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.

Baleg Sebut Belum Ada Dasar Hukum Pemakzulan Gibran

(Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebut surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming, belum memiliki dasar hukum.

Kemenkum Segera Komunikasi dengan Baleg untuk RUU Perampasan Aset

Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.

Perlu Cetak Biru Tentukan Arah Koperasi Indonesia

INDONESIA merupakan negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia. Perkembangan jumlah koperasi dan anggota koperasi dari 2013 hingga 2018 mengalami peningkatan signifikan.

Baleg DPR: Kampus hanya Penerima Manfaat dari Pengelolaan Tambang

PERGUARUAN tinggi dipastikan hanya menerima manfaat dari pengelolaan hasil tambang. Sementara, pengelolaannya bakal diserahkan kepada BUMN, BUMD dan swasta yang ditunjuk pemerintah

Afirmasi untuk Pengesahan RUU PPRT

MESKI terus diganjal DPR selama 20 tahun, satu-satunya solusi pengesahan UU PPRT juga ada di tangan DPR.

Komisi II DPR Wacanakan Bentuk UU Politik dengan Metode Omnibus Law

KETUA Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Undang-Undang (UU) Politik dengan menggunakan metode Omnibus Law.

DPR Gunakan Sistem Kebut Semalam dalam Revisi UU DKJ

Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menyepakati perubahan beleid itu untuk diambil keputusan tingkat satu.

Lagi, RUU Perampasan Aset Diabaikan DPR

RUU Perampasan aset tidak masuk dalam Prolegnas

DPR RI Tampung Usulan Revisi 8 UU Politik Lewat Omnibus Law

WAKIL Ketua DPR Adies Kadir menyebut pihaknya menampung usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk merevisi delapan undang-undang politik dengan metode omnibus law.

DPR Usulkan KPU Jadi Lembaga Ad Hoc untuk Hemat Anggaran Negara

BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc 

RUU Perampasan Aset, Baleg DPR RI Heran Penggunaan Diksi Perampasan, bukan Pemulihan

Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung heran dengan penggunaan diksi di judul Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset yang menggunakan perampasan, bukan pemulihan.

Pemerintah Kaji Opsi Revisi UU Politik lewat Metode Omnibus Law

KEMENTERIAN dalam Negeri (Kemendagri) bakal mengkaji opsi Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk merevisi delapan undang-undang politik dengan metode omnibus law

Krisis Iklim dan Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia