Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI menjanjikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dapat diselesaikan tahun ini. Hal itu disampaikan Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan.
"Kalau tahun ini sudah dipastikan tahun ini, ya. Tetapi kalau untuk bulannya, saya tidak bisa berestimasi," kata Bob Hasan, di Jakarta, Kamis (5/3).
Untuk menggodok RUU PPRT, ia mengatakan DPR meminta partisipasi luas dari publik dalam memberikan masukan sehingga penyusunan draft RUU PPRT segera selesai dan beralih ke proses pembahasan.
Baleg DPR RI mengundang Komnas Perempuan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Jakarta Feminist, hingga Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dalam penyusunan RUU PPRT.
Selanjutnya, kata Bob, Baleg DPR RI akan melanjutkan pembahasan RUU PPRT ketika memasuki masa sidang yakni 10 Maret 2026.
Setelah penyusunan RUU PPRT selesai, DPR akan mendengar pandangan pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang membidangi RUU itu.
"Pendapat-pendapat tadi itulah yang akan kita masukkan ke dalam materi muatan,"papar Bob Hasan.
Pada kesempatan terpisah, Koordinator Nasional Jala PRT Lita Anggraini berpendapat bahwa RUU PPRT mendesak untuk segera disahkan sebagai pelindungan dan pencegahan kekerasan pada pekerja rumah tangga. Pasalnya sudah lebih dari 20 tahun RUU PPRT dinantikan sebagai produk hukum. (Ant/H-4)
Penyaluran bantuan yang dilakukan dalam rangka Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 ini diawali di Kecamatan Ciparay
DPR minta pemerintah menjamin keselamatan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Timur Tengah setelah penyerangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Indonesia patut bersyukur atas warisan luhur para pendiri bangsa berupa falsafah dan ideologi negara Pancasila serta politik luar negeri Bebas Aktif dalam menyikapi dinamika geopolitik.
Eskalasi konflik Timur Tengah yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat semakin meluas dan berdampak pada sejumlah negara Teluk.
INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan
Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan RUU Perampasan Aset masuk dalam prolegnas akhir tahun
PEMBENAHAN tata kelola royalti musik kembali menjadi perhatian utama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada pekan lalu.
KOALISI Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat menilai proses pengakuan masyarakat adat di Indonesia hingga kini masih dilakukan secara bersyarat, berlapis, dan sektoral.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 dengan 67 RUU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved