Berita Terbaru Baleg Dpr Ri Hari Ini

DPR dan Mitra Komisi Bakal Tentukan Nasib RUU Perampasan Aset

RUU perampasan aset, kata Bob, belum masuk dalam pembahasan Badan Legislasi.

Rapat Paripurna DPR Hanya Dihadiri 364 Anggota

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut dari catatan dari sekretariat jenderal DPR RI sebanyak 364 orang dan izin 10 orang sehingga telah hadir 374 orang anggota dari seluruh fraksi. 

DPR Pastikan RUU Kementerian dan Wantimpres Dibawa ke Paripurna

Soal RUU Wantimpres, poin soal terpidana di bawah lima tahun bisa menjadi anggota Wantimpres disebut akan dihapus pada rapat paripurna.

DPR Setujui Aturan Pemberian Penghargaan kepada Anggota

Pin penghargaan berupa benda logam bukan emas. Bentuknya bintang, dan permukaannya terdapat logo DPR serta masa keanggotaan.

Revisi UU Imigrasi Ubah Ketentuan soal Pencegahan Orang ke Luar Negeri

Ketua Panitia Kerja RUU Keimigrasian, Achmad Baidowi, yang juga akrab disapa Awiek, menjelaskan ada sembilan perubahan penting yang disepakati dalam pembahasan tersebut.

DPR tidak Peka dengan RUU PPRT

20 tahun adalah waktu yang amat lama untuk menunggu DPR berpihak pada yang marginal dan menempatkan PRT kita pada situasi kekerasan dan kemungkinan penyiksaan.

PDIP: Pertemuan Mega-Prabowo untuk Kepentingan Bangsa

Rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bukan dalam rangka dukung-mendukung.

Jumlah Anggota Wantimpres Terserah Presiden

Dalam draf revisi UU tersebut tidak ada penjelasan limitasi jumlah keanggotaan. Sementara, pada beleid sebelumnya diatur jumlah anggota sejumlah sembilan orang.

Ketua Wantimpres RI Bisa Dijabat Bergilir

BADAN Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah menyepakati jabatan ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI dapat dijabat bergilir.

Revisi UU Wantimpres Batal Pakai Nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung

Fraksi PKS, NasDem, Gerindra, dan PAN juga menyampaikan agar tetap menggunakan Wantimpres. Karena dewan pertimbangan telah termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

PDIP Kritisi Perubahan Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Baleg DPR RI diminta mengkritisi dan mencermati lagi frasa jumlah dewan pertimbangan presiden yang rencananya diubah menjadi tidak terbatas.

DPR Bahas Sejumlah Usulan Nama Dewan Pertimbangan

BADAN Legislasi (Baleg) DPR sedang membahas daftar inventaris masalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. 

Puan : Revisi UU Kementerian Negara Disahkan Periode Ini

Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI pada hari Senin (9/9) menyetujui RUU Kementerian Negara dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI usai seluruh fraksi partai politik menyampaikan pandangannya.

Dewan Sebut Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara Transparan

Baleg DPR telah menyepakati Revisi UU Kementerian Negara disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR dalam waktu dekat.

Presiden Diberi Keleluasaan Tentukan Jumlah Kementerian

Setiap pembentukan kementerian akan disesuaikan dengan kebijakan presiden memperhatikan keselarasan urusan pemerintahan antar kementerian.

Baleg DPR Sepakat Bawa RUU Kementerian Negara ke Paripurna untuk Disahkan

DIM yang telah diterima dari pemerintah berjumlah 30 DIM, terdiri dari DIM tetap sebanyak 23 DIM, perubahan substansi sebanyak 4 DIM, perubahan redaksional sebanyak 3 DIM.

Pembahasan RUU Kementerian Hilangkan Batas Jumlah Kementerian

WAKIL Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi mengatakan bahwa pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara menghilangkan batas jumlah kementerian.

Rapat Baleg Memanas Saat Bahas Perubahan Pasal Jumlah Kementerian

Perdebatan bermula terkait usulan perubahan redaksional dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Nomor 16 terhadap Pasal 15 revisi beleid tersebut.

DPR Jangan Asal Kebut Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara

DPR dinilai terlalu memaksakan atau buru-buru dalam membahas RUU Kementerian Negara dan RUU Imigrasi.

Baleg DPR Batalkan Pembahasan RUU TNI-Polri

KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan pihaknya menunda atau membatalkan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI-Polri.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting