Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMNAS HAM mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk disahkan di periode keanggotaan DPR periode 2024-2029. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Badan Legislasi (Baleg) DPR.
"Untuk RUU PPRT, RUU ini telah jadi agenda Prolegnas DPR selama hampir dua dekade tapi juga belum disahkan," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.
Dia mengatakan kondisi ini membuat kerentanan berlanjut bagi pekerja rumah tangga. Termasuk kerentanan tanpa adanya perlindungan hukum memadai.
"Di mana pekerja rumah tangga seringkali tidak terlihat, tidak diakui sebagai pekerja. Padahal pekerja rumah tangga memiliki peran krusial dalam menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi jasa dan sektor publik lainnya," ujar Atnike.
Dia menambahkan beberapa hak yang perlu diatur serta dilindungi di dalam RUU PPRT adalah pengakuan atas pekerja rumah tangga untuk memberikan kepastian hukum. Kemudian memberikan rasa aman dari eksploitasi.
RUU PPRT, kata dia, juga akan mengatur mengenai perjanjian kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja. Sehingga memberi kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi semua pihak.
"Ada rasa aman dari eksploitasi untuk melindungi pekerja rumah tangga dari kemungkinan-kemungkinan eksploitasi dalam pekerjaannya, serta mengatur hubungan yang setara antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja," kata dia. (M-4)
Komnas HAM memastikan penilaian kepatuhan HAM ini akan diperluas ke berbagai wilayah lainnya guna memperkuat akuntabilitas nasional.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pada Senin pagi ini, ada 60 perwakilan keluarga korban yang mengadukan dugaan penyiksaan itu ke pihaknya.
Anis menyebut bahwa penilaian tersebut menggunakan indikator internasional PBB yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia dengan menggunakan 4 pendekatan hak.
SETIAP tanggal 10 Desember, dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai momentum refleksi dan penguatan komitmen terhadap martabat manusia.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan adanya berbagai potensi pelanggaran HAM dalam implementasi KUHAP
Kompolnas sebagai lembaga pengawas kepolisian memantau langsung perkembangan pencarian dua remaja yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh KontraS
PEMBENAHAN tata kelola royalti musik kembali menjadi perhatian utama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada pekan lalu.
KOALISI Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat menilai proses pengakuan masyarakat adat di Indonesia hingga kini masih dilakukan secara bersyarat, berlapis, dan sektoral.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 dengan 67 RUU.
ANGGOTA Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengatakan belum dapat memastikan waktu selesainya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI.
Baleg DPR RI menyatakan DPR bisa mengambil alih pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini merupakan RUU inisiatif pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved