Rapat di Baleg, Komnas HAM Desak RUU PPRT Disahkan

Komnas HAM Minta Pembahasan RUU KUHAP lebih Komprehensif

Pembahasan RUU KUHAP perlu diperpanjang dan tidak terburu-buru dalam mengejar target pengesahan. 

Kemenag Sambut Positif Rencana Penilaian Hak atas Pendidikan dari Komnas HAM

Penilaian ini, lanjut menag, menjadi kesempatan strategis untuk menelaah kebijakan pendidikan di lingkungan Kemenag.

AMAN Tekankan Sejumlah Poin yang Perlu Diatur dalam UU Masyarakat Adat

KOALISI Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menekankan ada dua tujuan dari Undang-Undang Masyarakat Adat.

Setara Institute Apresiasi Komnas HAM Nyatakan Kasus Cidahu Langgar Hak Asasi

Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.

Komnas HAM: Pembubaran Retret Remaja Kristen di Cidahu Langgar Hak Asasi

Komnas HAM menyatakan bahwa pembubaran kegiatan retret remaja Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.

Menteri Pigai: RUU HAM akan Perkuat Rekomendasi Komnas HAM agar Berkekuatan Hukum

PEMERINTAH melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melangsungkan kick off revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM bersama para pakar dan ahli.

Baleg DPR Mulai Bahas RUU BPIP, Tegaskan tak Bermuatan Politis

Baleg DPR RI resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang masuk Prolegnas 2025

Baleg DPR Sebut Pengesahan RUU PPRT Kemungkinan Lewat dari Target

KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.

Baleg Sebut Belum Ada Dasar Hukum Pemakzulan Gibran

(Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebut surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming, belum memiliki dasar hukum.

Kemenkum Segera Komunikasi dengan Baleg untuk RUU Perampasan Aset

Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.

Perlu Cetak Biru Tentukan Arah Koperasi Indonesia

INDONESIA merupakan negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia. Perkembangan jumlah koperasi dan anggota koperasi dari 2013 hingga 2018 mengalami peningkatan signifikan.

Baleg DPR: Kampus hanya Penerima Manfaat dari Pengelolaan Tambang

PERGUARUAN tinggi dipastikan hanya menerima manfaat dari pengelolaan hasil tambang. Sementara, pengelolaannya bakal diserahkan kepada BUMN, BUMD dan swasta yang ditunjuk pemerintah

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia