Berita Terbaru Kepastian Hukum Hari Ini

Pemerintah Diingatkan untuk Beri Jaminan Kepastian Hukum bagi Investor 

Kepastian hukum dan prosedur yang sederhana menjadi faktor utama dalam menarik investasi. 

KPK Harus Transparan dan Gerak Cepat Tangani Kasus Korupsi

PENELITI Pukat UGM Zaenur Rohman menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus transparan dalam mengusut kasus korupsi.

Perusahaan Asing Wajib Perhatikan Kepatuhan Hukum di Indonesia

Pentingnya kepatuhan hukum dan kemampuan melihat peluang investasi sebagai salah satu strategi dalam melakukan ekspansi bagi perusahaan asing di Indonesia. 

Rapat di Baleg, Komnas HAM Desak RUU PPRT Disahkan

KOMNAS HAM mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk disahkan di periode keanggotaan DPR periode 2024-2029.

Kepastian Hukum Masih Dikeluhkan Dunia Usaha

ASPEK kepastian hukum disebut masih menjadi persoalan yang menghambat perkembangan dunia usaha. Padahal geliat dunia usaha menentukan laju perekonomian dalam negeri. 

Family Office Harus Didukung Kepastian Hukum dan Keamanan Data

EKONOM dari Indef, Ariyo DP Irhamna menilai rencana membangun Family Office atau Kantor Keluarga untuk menarik investor asing yang memiliki potensi pencucian uang. 

Kadin Respons Positif Practice Leaders Sebagai Panduan Berinvestasi

Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, dan memerlukan peran kantor hukum serta pengacara yang memang berkompeten.

Tingkatkan Budaya Kepatuhan Hukum Perusahaan, Indonesia Regulatory Compliance Awards 2024 Digelar

Para praktisi kepatuhan hukum dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi berjalan dengan baik.

Menghitung Hari Jelang Pergantian Anggota Legislatif, RUU PPRT Masih Diabaikan

DIREKTUR LBH Apik Jakarta, Uli Arta Pangaribuan mengatakan bahwa sampai saat ini, RUU PPRT masih menggantung dan tidak memiliki kepastian. Perlu dorongan yang kuat agar segera disahkan.

Simak! Alasan yang Bikin Investor Maju Mundur Berinvestasi di Tanah Air

Investor saat ini menghadapi kendala terkait kepastian hak atas tanah, terutama dalam transaksi besar seperti pembelian tanah seluas 1000 hektar (ha)

Hitakara Heran Tak Punya Utang Tapi Dipailitkan

Livia menegaskan, baik secara lisan dan tertulis, tidak pernah ada pencabutan proposal perdamaian yang disampaikan oleh PT Hitakara maupun kuasa hukumnya. 

Pelaku Usaha Sawit Desak Pemerintah segera Bentuk Badan Sawit

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menekankan pentingnya keberadaan Badan Sawit yang bertanggung jawab penuh terhadap pengembangan industri sawit dari hulu sampai ke hilir.

Tata Kelola Data Wujudkan Kebijakan yang Tepat untuk Masyarakat

Satu Data Indonesia (SDI) sebagai kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menghadirkan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar instansi

Tarik Investor Asing, Ganjar Tegaskan Pentingnya Kepastian Hukum

Dijelaskannya, ada tiga hal yang bisa menjamin kepastian hukum. Pertama adalah regulasi yang dibuat secara benar, artinya ada partisipasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan polemik

KPK Tetap Pakai Skema Pengumuman Tersangka Saat Penahanan

Alexander Marwata mengatakan akan tetap menggunakan skema pengumuman tersangka saat penahanan utnuk kepastian hukum.

Sambangi H. Halim Palembang, Ganjar Bahas Hak Tanah Rakyat

Ganjar mengatakan dalam silaturahmi itu dibahas berbagai hal, termasuk soal adanya tanah milik warga yang diserobot pihak tidak bertanggung jawab, kepastian hukum bagi pengusaha

Ganjar : Perizinan Mudah dan Kepastian Hukum Penting Bagi Pelaku Usaha

Menurut Ganjar, hal yang penting bagi pengusaha ialah perizinan yang mudah dan kepastian hukum.

Perlu Kepastian Hukum untuk Selesaikan Masalah Mafia Tanah

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, mengatakan mafia tanah tergolong kejahatan luar biasa. Hal itu disebab mafia tanah memanfaatkan masalah pertanahan di Indonesia

RUU PPRT, Pimpinan DPR Harus Segera Respons Tudingan Publik

PUBLIK telah menuding DPR tidak serius dalam memperjuangkan RUU PPRT. Situasi ini harus segera direspon oleh DPR khususnya pimpinan DPR untuk segera mengagendakan pembahasan

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi UU Kepailitan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting