Kepastian Hukum dalam Kasus Pesta Rakyat Garut kembali Disorot

PENANGANAN hukum terkait tragedi maut dalam pesta pernikahan putra Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang terjadi di Pendopo Kabupaten Garut pada Jumat (18/7/2025) lalu, dinilai jalan di tempat. Hingga kini, publik masih menanti kejelasan status hukum atas insiden yang merenggut tiga nyawa tersebut.

Peristiwa yang diduga dipicu oleh kelalaian penyelenggara itu mengakibatkan puluhan orang luka-luka akibat berdesak-desakan. Meski Polda Jawa Barat telah mengambil alih penanganan dan Polres Garut sebelumnya telah memeriksa 11 saksi, kepastian mengenai kenaikan status dari penyelidikan ke penyidikan belum juga terungkap.

Kepastian Hukum demi Keadilan
Koordinator Lapangan Gerakan Mahasiswa Jabar Peduli Keadilan (GMJPK), Muhammad Hilmi, menegaskan bahwa penuntasan kasus ini merupakan ujian bagi profesionalisme kepolisian dalam menegakkan keadilan.

Baca juga : Dukung Swasembada Pangan, Polda Jabar Tanam Jagung di Lahan seluas 750 hektare

"Kami meminta Polda Jawa Barat segera menentukan status penyidikan penanganan hukum kasus pesta rakyat di Garut demi keadilan dan kepastian hukum," tegas Hilmi saat melakukan aksi di Bandung, Jumat (30/1/2026).

Menurut Hilmi, unsur kelalaian atau kealpaan dalam penyelenggaraan acara tersebut sangat kuat. Secara yuridis, pihak penyelenggara dapat dijerat dengan Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun, serta Pasal 36 ayat (1) KUHP terkait pertanggungjawaban tindak pidana akibat kealpaan.

Santunan Tidak Menghapus Pidana
GMJPK mengingatkan bahwa dugaan kelalaian merupakan delik biasa. Artinya, aparat kepolisian memiliki kewenangan penuh untuk melanjutkan proses hukum tanpa harus menunggu laporan resmi dari pihak korban.

Hilmi juga menyoroti langkah kemanusiaan yang telah dilakukan oleh pihak Gubernur Jabar. Meski mengapresiasi pemberian santunan, ia menegaskan hal tersebut bukan alasan untuk menghentikan proses hukum yang berjalan.

"Meskipun Gubernur Jabar selaku pihak penyelenggara telah memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal, itu merupakan bentuk pertanggung jawaban kemanusiaan. Proses pertanggung jawaban di mata hukum tetap harus dilakukan dan pemberian santunan tidak bisa menghentikan atau menghapus proses pidana yang sedang dilakukan penyelidikan oleh Polda Jabar," tandasnya. (P-2)