Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
POLRES Garut melakukan pemeriksaan pada 10 orang saksi dalam pesta rakyat makan gratis pernikahan Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina dengan Maula Akbar Mulyadi Putra, anak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Kegiatan itu menyebabkan 30 orang luka-luka, pingsan dan terinjak. Tiga orang meninggal dunia.
Kepala Satreskrim Polres Garut Ajun Komisaris Joko Prihatin mengatakan, pasca kejadian langsung melakukan penyelidikan dan membantu pemeriksaan terhadap 10 orang saksi, sejak Minggu (20/7). Dalam kasus ini, penyidikan telah diambil alih Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat.
"Kami melakukan serangkaian penyelidikan kejadian yang terjadi di Pendopo. Pemeriksaan dilakukan kepada 10 orang saksi mulai panitia Event Organizer, Dinas Kesehatan, Satpol PP selaku pengamanan dalam dan petugas medis. Setelah itu, perkara dilimpahkan ke Polda Jabar dan Polres Garut membantu pemeriksaan," katanya, Senin (21/7).
Pihaknya sudah menyerahkan berkas penyelidikan ke Polda Jawa Barat. Karena itu, penjelasan kronologis detil kejadian tersebut berada di Polda Jabar.
Pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karlina dengan Maula Akbar Mulyadi berlangsung di area Pendopo, Alun-Alun, Lapang Oto Iskandar Dinata, Kabupaten Garut. Pesta berubah menjadi tragedi, ketika banyak warga datang ke lokasi
Kejadian pada Jumat (18/7) sekitar pukul 13.00 WIB itu menyebabkan 3 meninggal dan 30 orang mendereita luka.
Pasangan Putri dan Maula menegaskan siap bertanggung jawab sebagai pemangku hajat. Mereka menyerahkan setiap proses kepada polisi.
"Kami tidak mau mencari mencari siapa yang salah. Tapi saya dan suami bertanggung jawab terutama kepada korban, keluarga yang ditinggalkan. Kami sudah mengunjungi keluarga korban yang ditinggalkan untuk bertakziah," tandasnya.
Dari Pemkab Bogor, penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto dan dari Provinsi Jabar oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM (Kang Dedi Mulyadi).
Selain untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga, pasar murah juga merupakan rangkaian kegiatan Hari Lahir ke-80 Kejaksaan.
Peralatan penanggulangan bencana masih terus disiapkan.
SPSI menilai langkah ini bisa menghilangkan disparitas upah di wilayah Jawa Barat
Demi kelancaran dan ketertiban selama acara, pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di sepanjang rute karnaval.
Pemkab Cirebon telah menetapkan bahwa luas lahan sawah padi yang harus dilindungi mencapai 44 ribu hektare.
Saat ini ada tren beberapa keluarga rentan menjadi pendorong untuk korupsi.
. Salah satu upaya pencegahan dan menekan angka kasus stunting dengan dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap balita.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), berkomitmen untuk menyelesaikan polemik pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo yang masih terus bergulir hingga saat ini.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat diminta tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan, khususnya terkait penertiban bangunan yang melanggar alih fungsi lahan.
Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi satu-satunya wilayah di Pulau Jawa yang tidak mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak (Provila).
Program ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperbaiki kondisi gizi dan kesehatan generasi muda di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat.
BUPATI Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menanggapi tuduhan dugaan pemerasan terhadap dirinya yang dilaporkan pengusaha hewan di Kabupaten Tasikmalaya.
YAYASAN Margasatwa Tamansari (YMT) selaku pengelola Kebung Binatang Bandung atau Bandung Zoo, masih tetap bertanggunjgjawab memberikan pakan untuk 700 lebih satwa.
Pada 2019 sebelum pandemi, jumlah penumpang di Bandara Husein mencapai 3,8 juta orang per tahun, dengan 1 juta penumpang berasal dari Malaysia dan Singapura.
GPM ini bertujuan menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau bagi warga yang membutuhkan
Palestina menjadi pendukung awal kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda.
. Penyebab kekosongan jabatan karena antara lain meninggal dunia, tersandung masalah hukum, dan lainnya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved