Prioritaskan RUU Perampasan Aset

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. RUU tersebut perlu masuk menjadi hal prioritas bagi Baleg. Pasalnya, selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia stagnan di angka 34.

“Tahun 2014 sekitar IPK-nya itu 34. Sekarang IPK-nya sama, 34. Gak kemana-mana. Dan implikasinya banyak. Satu, terhadap demokrasi. Dua, terhadap hukum, Tiga, terhadap ekonomi,” ujar Kholid, dalma keterangannya dikutip Rabu (30/10).

Kholid menilai Indeks Persepsi Korupsi akan naik ketika pemerintahan bersih dan pemberantasan korupsi berjalan dengan baik. Kedua hal itu pun nantinya berdampak pula pada investasi yang berjalan dengan baik.

Baca juga : Baleg DPR Perlu Prioritaskan RUU Perampasan Aset

“Kalau meminjam mentor saya, Bang (ekonom) Faisal Basri. Bang Faisal selalu bilang, permasalahan utama terkait ekonomi di Indonesia itu adalah institusi. Institusi apa? Pemerintahan atau rule of the game yang tidak apply dengan investasi. Apa itu? Pemerintahan yang bersih. Dan di sinilah, seperti pidatonya Pak Prabowo (Subianto) kan, seingat saya kalau 4 atau 5 kali masalah antikorupsi itu disampaikan dalam pidato hari pertama pelantikan,” jelas politikus PKS itu.

Jika pemberantasan korupsi menjadi agenda utama Presiden Prabowo Subianto, Kholid menilai RUU perampasan aset seharusnya bisa didorong bersama. Terlebih menurutnya, RUU ini bisa menjadi salah satu metode mitigasi orang atau pejabat negara untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak benar. “Itu teorinya namanya unexplained wealth. Kekayaan yang tiba-tiba tidak bisa dijelaskan,” lanjut Kholid.

Kehadiran RUU Perampasan Aset, menurutnya, juga dapat memberikan kepastian hukum bahwa bahwa di Indonesia penegakan hukum terkait pemerintah, pejabat negara yang bersih, itu ada dan tegak.

Baca juga : Baleg Butuh Dengar Usulan Komisi III DPR soal RUU Perampasan Aset

“Ketika illicit finance tadi, keuangan, kekayaan yang dia dapatkan secara tidak sah sampai keluar negeri, itu bisa ditarik. Artinya itu satu, memberikan kepastian hukum. Kita trust kembali kepada hukum kita.”

Di samping itu, keuntungan lainnya dari keseriusan pemberantasan korupsi, yakni fiskal Indonesia juga akan mendapat tambahan penerimaan jika ditilik secara ekonomi.

Pemerintahan yang bersih ini, menurut dia, akan mudah jika ada keinginan besar dari para pemimpinnya. Terlebih, pidato presiden Prabowo beberapa waktu lalu juga memberikan angin segar.

“Ini menjadi tantangan buat kami, para anggota DPR, untuk bisa memenuhi ekspektasi itu. Dan ketika kita bisa memenuhi ekspektasi itu, insyaallah trust publik akan kembali lagi pada kami,” tutupnya. (J-2)