Berita Terbaru Ruu Perampasan Aset Hari Ini

DPR Janjikan RUU Perampasan Aset Dibahas setelah RUU KUHAP Rampung

Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini

Presiden Prabowo Sudah Komunikasikan RUU Perampasan Aset ke Ketum Parpol

Presiden Prabowo Subianto telah menjalin komunikasi dengan para ketua umum partai politik terkait RUU Perampasan Aset.

Menteri Hukum: Tak Masalah Inisatif RUU Perampasan Aset Diambil Alih DPR

Rancangan UU Perampasan Aset merupakan produk politik sehingga diperlukan koordinasi banyak pihak, termasuk pemerintah dan DPR.

Sasaran Utama Perampasan Aset Pengembalian Kerugian Negara

Penting bagi DPR untuk dapat membedakan sistem perampasan aset IN REM yang ditujukan pada aset dan perampasan aset pidana yang ditujukan pada pelaku tindak pidana. 

Skema Perampasan Aset Tetap Berdasarkan Putusan Pengadilan

Zaenur menjelaskan bahwa konsep perampasan aset yang dilakukan tanpa melalui proses hukum pidana, akan dilakukan melalui jalur perdata.

Berharap RUU Perampasan Aset Segera Dibahas, KPK: Penting Berikan Efek Jera

Pemerintah maupun DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset. KPK menilai calon beleid itu penting untuk penindakan kasus rasuah.

Perampasan Aset Lebih Efektif Cegah Korupsi daripada Penambahan Anggaran Parpol

Berbagai penerapan mekanisme pendanaan parpol dapat menjadi celah korupsi jika internal parpol tidak ada komitmen yang kuat terhadap penegakan anti-korupsi.

Beda Nasib RUU Perampasan Aset dan RUU BUMN di DPR, Formappi Sebut Karena Kental Faktor Kepentingan Oligarki

Di sisi lain, DPR bisa bekerja dengan cepat ketika menyangkut kepentingan partai dan oligarki, seperti RUU BUMN dan RUU Minerba.

Jangan Berharap Banyak, Rencana Pembahasan RUU Perampasan Aset Bukti Nyata Omon-omon

Lucius mengatakan RUU Perampasan Aset hanya dijadikan komoditas politik. Karena untuk mendapatkan simpati publik yang berharap kehadiran produk hukum tersebut.

DPR Sebut Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu KUHAP Rampung

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan RUU Perampasan Aset dan Revisi UU Polri akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung atau disahkan.

DPR Tepis Ada Tarik Ulur Bahas RUU Perampasan Aset

Adies mengatakan DPR bakal membahas RUU Perampasan Aset usai menuntaskan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menkumham Sebut Draft RUU Perampasan Aset Segera Difinalisasi

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut draft RUU Perampasan Aset tengah difinalisasi

Baleg DPR Sebut Konsep RUU Perampasan Aset Harus Dikaji Mendalam Agar Tak Langgar Hak Konstitusional Warga

Dikatakan bahwa terminologi pemulihan aset dalam UNCAC sebenarnya disebut inisiatif Stolen Asset Recovery (STAR). 

Konsep NCB dalam RUU Perampasan Aset tidak Bertentangan dengan Hak Konstitusional Warga

Orin mengatakan konsep RUU tidak akan merampas dan bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta hak konstitusional warganegara.

Pernyataan DPR Soal RUU Perampasan Aset Bisa Rampas Hak Warga Disebut Keliru juga Mengada-Ngada

Selain itu, Fickar juga menepis anggapan bahwa regulasi tersebut akan berdampak pada aset warganegara yang bersih.

Ada Terobosan Rampas Aset di RUU Perampasan Aset yang Tengah Diperbincangkan Pemerintah dan DPR

Perampasan aset yang hanya bisa dilakukan setelah ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap.

DPR: RUU Perampasan Aset Percepat Pemulihan Uang Negara tanpa Menunggu Putusan Pengadilan

RUU Perampasan Aset menghadirkan solusi konkret untuk memperkuat upaya pengembalian kerugian negara.

Kemenkum Segera Komunikasi dengan Baleg untuk RUU Perampasan Aset

Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.

Perppu Perampasan Aset, Mensesneg: Presiden Belum Berniat

Prasetyo menjelaskan pemerintah saat ini memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Istana masih Matangkan Subtansi RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu, sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia