Berita Terbaru RUU Perampasan Aset Hari Ini

Pemberantasan Korupsi Melemah, ICW Desak Pemerintah Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Visi, misi, dan program Prabowo-Gibran pada bidang reformasi hukum sebelumnya menjanjikan penguatan KPK serta komitmen untuk tidak mengintervensi proses penegakan hukum.

DPR Sebut RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas, Tinggal Tunggu Perintah Pimpinan

ANGGOTA Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi prioritas untuk dibahas di Komisi III DPR RI.

DPR Sebut RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas, Tinggal Tunggu Perintah Pimpinan

ANGGOTA Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi prioritas untuk dibahas di Komisi III DPR RI.

Menkum Ungkap Pembahasan RUU Perampasan Aset Bakal Tertunda

Menteri Hukum mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan menunggu terlebih dahulu aturan turunan dari KUHAP.

Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Akan Dibahas Setelah Revisi KUHAP Rampung

pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dilakukan setelah penyelesaian revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) rampung 

Dasco Tegaskan RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah RUU KUHAP Rampung

Saat ini Komisi III DPR tengah menyerap aspirasi dari masyarakat.

DPR Sebut Komitmen Bahas RUU Perampasan Aset Secara Terbuka

Pembahasan RUU akan dilakukan simultan dengan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang juga bergulir di Komisi III DPR saat ini.

Paripurna Tetapkan RUU Perampasan Aset Masuk Bersama 51 RUU Prioritas Prolegnas 2025-2026 Lainnya

DPR RI resmi menetapkan RUU Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana ke dalam Prolegnas Prioritas 2025–2026. 

RUU Perampasan Aset Hingga PPRT Disepakati Masuk Prioritas Prolegnas 2025

Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU. 

Baleg DPR RI Tetapkan 67 RUU Prolegnas 2026, RUU Perampasan Aset Masuk Prioritas 2025

Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 dengan 67 RUU. 

Prolegnas Gemuk Berisiko Mandek

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 yang disepakati DPR, DPD, dan pemerintah terlalu gemuk dan berpotensi tidak tuntas.

PSI Banten Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Solusi Komprehensif Berantas Korupsi

PSI Banten menggelar seminar bertajuk “Mewujudkan Partai Politik yang Modern, Profesional, dan Akuntabel”.

Pakar Hukum: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri

RUU Perampasan Aset versi April 2023 mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang memungkinkan aset dirampas tanpa putusan pidana.

RUU Perampasan Aset Terobosan Baru Pemberantasan Korupsi

RUU Perampasan Aset sangat rawan disalahgunakan dan bisa berbenturan dengan hukum yang ada.

Revisi UU Polri hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar Lengkapnya

Baleg DPR, DPD RI, dan pemerintah resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2025 dan 2026. RUU Perampasan Aset dan Revisi UU Polri masuk daftar prioritas,

DPR : Revisi KUHAP Dibahas Lebih Dulu Daripada RUU Perampasan Aset

Anggota Komisi III Sarifuddin Suding menyebut revisi UU KUHAP jadi prioritas untuk diselesaikan sebelum DPR membahas RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset, Pakar Soroti 5 Pasal Kontroversial

Ada lima pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang berpotensi menimbulkan masalah.

RUU Perampasan Aset, Menkum: Komitmen Politik Pemerintah dan DPR sudah Sama

Menteri Hukum Andi Supratman Agtas meyakini penyelesaian Rancangan Undang Undang Perampasan Aset bakal berlangsung dengan cepat.

PSI Banten: RUU Perampasan Aset Persempit Ruang Korupsi

DEWAN Perwakilan Wilayah (DPW) PSI Banten menggelar diskusi bertajuk Tanggung Jawab Sosial Partai Politik terhadap Masyarakat dengan Mendorong Pengesahan RUU Perampasan Aset. 

Koalisi Sipil: Draft RUU Perampasan Aset tak Perlu Dirombak Total karena Waktu Pembahasan Sempit

Koalisi menilai, waktu pembahasan yang tersisa relatif sempit sehingga DPR diminta untuk menjadikannya pembahasan prioritas

MBG: Menjaga Kepercayaan Publik

Sisi Gelap Campak

Strategi Perang Sun Tzu dalam Krisis Hormuz

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia