Berita Terbaru RUU Perampasan Aset Hari Ini

PSI Banten Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Solusi Komprehensif Berantas Korupsi

PSI Banten menggelar seminar bertajuk “Mewujudkan Partai Politik yang Modern, Profesional, dan Akuntabel”.

Pakar Hukum: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri

RUU Perampasan Aset versi April 2023 mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang memungkinkan aset dirampas tanpa putusan pidana.

RUU Perampasan Aset Terobosan Baru Pemberantasan Korupsi

RUU Perampasan Aset sangat rawan disalahgunakan dan bisa berbenturan dengan hukum yang ada.

Revisi UU Polri hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar Lengkapnya

Baleg DPR, DPD RI, dan pemerintah resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2025 dan 2026. RUU Perampasan Aset dan Revisi UU Polri masuk daftar prioritas,

DPR : Revisi KUHAP Dibahas Lebih Dulu Daripada RUU Perampasan Aset

Anggota Komisi III Sarifuddin Suding menyebut revisi UU KUHAP jadi prioritas untuk diselesaikan sebelum DPR membahas RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset, Pakar Soroti 5 Pasal Kontroversial

Ada lima pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang berpotensi menimbulkan masalah.

RUU Perampasan Aset, Menkum: Komitmen Politik Pemerintah dan DPR sudah Sama

Menteri Hukum Andi Supratman Agtas meyakini penyelesaian Rancangan Undang Undang Perampasan Aset bakal berlangsung dengan cepat.

PSI Banten: RUU Perampasan Aset Persempit Ruang Korupsi

DEWAN Perwakilan Wilayah (DPW) PSI Banten menggelar diskusi bertajuk Tanggung Jawab Sosial Partai Politik terhadap Masyarakat dengan Mendorong Pengesahan RUU Perampasan Aset. 

Koalisi Sipil: Draft RUU Perampasan Aset tak Perlu Dirombak Total karena Waktu Pembahasan Sempit

Koalisi menilai, waktu pembahasan yang tersisa relatif sempit sehingga DPR diminta untuk menjadikannya pembahasan prioritas

DPR Diminta Serius Bahas RUU Perampasan Aset, Pengamat: Jangan Asal Jadi

Lucius menilai sejauh ini belum ada naskah akademik RUU Perampasan Aset yang disusun oleh DPR.

YLBHI Minta DPR tak Ulur Waktu dan harus Libatkan Masyarakat dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Substansi RUU Perampasan Aset harus selaras dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Menko Yusril: DPR akan Ajukan RUU Perampasan Aset Versi Baru

Yusril Ihza Mahendra memastikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang baru.

Penuhi Unsur Partisipasi Bermakna dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Partisipasi bermakna harus menjadi penekanan agar publik tidak hanya mengetahui judul undang-undang, tetapi juga memahami substansi yang terkandung di dalamnya.

ICW Ungkap Sejumlah Isu yang Wajib Dibahas dalam RUU Perampasan Aset

Wana menjelaskan unexplained wealth atau harta yang tidak dapat dijelaskan sumbernya merupakan konsep dasar dari illicit enrichment atau pengayaan ilegal. 

Draf RUU Perampasan Aset tak Disusun dari Nol

Badan Keahlian DPR disebut sudah mulai menyusun naskah akademik dan materi RUU Perampasan Aset. Selanjutnya hasil kajian Badan Keahlian akan dipaparkan kepada Baleg.

Baleg tak Bisa Pastikan RUU Perampasan Aset Selesai Tahun Ini

 ANGGOTA Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengatakan belum dapat memastikan waktu selesainya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI.

Baleg: RUU Perampasan Aset Segera Dibawa ke Paripurna

Dia mengatakan bahwa sejauh ini RUU tersebut masih bersifat usulan untuk masuk ke prioritas, dan penetapan RUU tersebut sebagai usulan bakal dilakukan pada Rabu (17/9).

ICW Minta DPR Bahas RUU Perampasan Aset dan KUHAP Bersamaan

DPR tidak boleh melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan terburu-buru, tanpa melibatkan seluruh elemen masyarakat sipil.

Seskab: Presiden Bertemu Dasco Empat Mata

Teddy menyebut Presiden Prabowo dan Dasco membahas sejumlah isu penting. Mulai dari perkembangan terkini di Tanah Air hingga program prioritas serta kebijakan pemerintah.

RUU Perampasan Aset Bisa Mempercepat Pemulihan Kerugian Negara

RUU ini mengatur pembentukan Lembaga Pengelola Aset (LPA) di bawah Kementerian Keuangan. LPA nantinya berfungsi menyimpan dan mengelola aset hasil penyitaan maupun perampasan.

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman: Kebijakan Human Preventif Kolaboratif

Menjaga Independensi BI dari Tekanan Politik Anggaran

Menyemai Kesalehan Digital di Ruang Sekolah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia