Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
Peneliti antikorupsi juga menekankan penerapan sistem common law, di mana aset bisa dirampas tanpa menunggu putusan pengadilan
Praktik flexing biasanya berkaitan erat dengan harta yang tidak wajar atau aset yang diperoleh dari tindak pidana.
Nasir menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset bisa dilakukan secara bersamaan.
RUU Perampasan Aset yang akan segera dibahas di DPR RI itu menandakan bahwa sudah ada keputusan politik yang diambil.
Zaenur Rohman menilai masuknya RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas Prioritas 2025 jangan hanya pepesan kosong. Ia berharap RUU ini punya daya untuk merampas aset hasil kejahatan
Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKB, Ahmad Iman Syukri, mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dibahas di Komisi III DPR.
Yusril meminta seluruh pihak untuk tidak ragu kepada pemerintah. Apabila DPR sudah siap, Presiden akan menunjuk menteri yang akan mewakili dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
DPW PSI Nusa Tenggara Timur menggelar diskusi publik bertajuk RUU Perampasan Aset.
Terdapat pasal dalam draf RUU yang menyebutkan negara berhak merampas harta seseorang hanya berdasarkan informasi atau dugaan tanpa keputusan pengadilan.
Massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berunjuk rasa merespons situasi bangsa terkini di Jalan Thamrin, Jakarta,
Baleg DPR RI menyatakan DPR bisa mengambil alih pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini merupakan RUU inisiatif pemerintah.
Tidak ada alasan bagi pemerintah dan DPR untuk terus menunda pengesahan beleid yang telah diusulkan, terlebih lagi beleid itu sudah lama dibahas.
GERAKAN Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bersama organisasi mahasiswa Cipayung Plus dan aliansi BEM, menghadiri pertemuan dengan DPR RI di Kompleks Parlemen.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan pihaknya segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
PENGAMAT politik Ray Rangkuti menegaskan, keseriusan pemerintah dan DPR dalam menepati janji memberantas korupsi dapat dilihat dari langkah cepat membahas RUU Perampasan Aset.
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Kholid merespons tuntutan atau aspirasi yang disampaikan oleh demonstran terkait pengesahan RUU Perampasan Aset.
Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset disebut menjadi salah satu produk hukum yang akan segera dituntaskan.
Mahasiswa berunjuk rasa di DPRD Jawa Barat, Bandung. Dua isu yang diangkat, tuntutan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan aset dan kedua pencopotan Kapolri.
Sejumlah buruh berkonvoi saat berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved