RUU Perampasan Aset Terobosan Baru Pemberantasan Korupsi

RUU Perampasan Aset dinilai bisa jadi terobosan dalam penegak kasus korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Kapordi Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Mudiyati Rahmatunnisa dalam diskusi Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset, yang digelar DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Barat di Bandung, Jumat (19/9).

Mudiyati menyebut RUU Perampasan Aset juga harus dibahas secara komprehensif dengan memperhatikan hak asasi manusia. Ia mengatakan jangan sampai RUU Perampasan Aset disalahgunakan pihak tertentu. 

"RUU ini memberi efek jera, tapi harus tetap menjaga hak asasi manusia,” kata Mudiyati, melalui keterangannya, Jumat (19/9).

Baca juga : Konsep Perampasan Aset Sebaiknya Diatur Jelas dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menilai regulasi atau RUU Perampasan Aset masih bermasalah. Menurut kajiannya, RUU Perampasan Aset sangat rawan disalahgunakan dan bisa berbenturan dengan hukum yang ada.

“Ada kontradiksi aturan, aset bisa diambil tanpa peradilan pidana. Ini rawan disalahgunakan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW PSI Jawa Barat Ronald Aristone Sinaga atau akrab disapa Bro Ron menyebut tidak mempermasalahkan terkait kekurangan draft RUU Perampasan Aset. Menurutnya, Indonesia harus berani memulai demi menindak para koruptor.

Baca juga : KPK Sebut Pemberantasan Korupsi bukan Soal Regulasi, tapi Integritas Hati dan Pikiran

"Rakyat enggak mau tahu, yang rakyat mau para koruptor itu dimiskinkan, ditangkap. Jadi urgensinya RUU perampasan aset ini adalah kita mulai dari sekarang, terlepas ada kekurangan nanti ke depan akan perbaiki," ucapnya.

Selain itu, Presiden BEM Unisba Kamal Rahmatullah menilai RUU Perampasan Aset merupakan solusi dari kurangnya mekanisme tindak pidana korupsi. Akan tetapi bisa menjadi dua mata pisau. "Di sisi lain bisa memberik efek jera, tapi bisa menjadi alat kekuasaan," ujarnya.

Sekretaris DPW PSI Jawa Barat, Sendi Fardiansyah mengatakan diskusi ini digelar sebagai respon atas keresahan publik atas maraknya kasus korupsi. “Ada momentum besar dari tuntutan masyarakat. Karena itu, kami ingin menyuarakan lebih kencang urgensi RUU ini,” ujarnya.

Dari data yang ia punya, Sendi menyebut dalam lima tahun terakhir, kasus korupsi yang terungkap naik dua kali lipat. "Jadi wajar kalau masyarakat semakin muak, sampai muncul aksi-aksi besar di berbagai daerah. Lewat diskusi ini kami ingin mengawal agar penegakan hukum ke depan bisa lebih baik,” ujarnya. (Faj/P-2)