Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua Baleg DPR, Ahmad Doli Kurnia mengaku butuh mendengar usulan Komisi III terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ia mengaku perlu mendengar usulan terkait rincian dalam RUU tersebut.
"Makanya kita juga kan harus mendengarkan usulan dari Komisi III kan," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).
Doli mengatakan Komisi III yang memiliki ruang lingkup penegakan hukum mempunyai wewenang untuk mengajukan RUU Perampasan Aset. Maka dari itu, ia masih menunggu pengajuan RUU Perampasan Aset sebagai program legislasi nasional.
Ketika nantinya sudah diajukan, maka RUU Perampasan Aset juga belum ditentukan bakal masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Doli mengatakan Baleg DPR masih memiliki waktu hingga 18 November mendatang untuk menentukan Prolegnas. Ia berharap nantinya dapat menelurkan regulasi yang menjadi prioritas dan dibutuhkan dalam lima tahub mendatang.
"Ini kan sisa 20 hari, mudah-mudahan 20 hari. Ini kita sudah punya gambaran seperti itu. Pemerintah ini targetnya apa dan membutuhkan regulasi apa aja. Sehingga nanti kita dalam perjalannya cuma tinggal cross-checklist, cross-check, gitu," katanya. (Z-9)
Kejakasaan Agung tengah menggodok Direktorat Pemulihan Aset Kejagung menjadi sebuah badan tersendiri.
PIMPINAN Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanyakan komitmen Presiden Joko Widodo mengenai nasib Komjen Budi Gunawan, apakah diangkat atau tidak menjadi Kapolri
RUU Perampasan Aset sudah masuk dalam daftar Prolegnas jangka panjang DPR. Pembahasan regulasi tersebut perlu menjadi perhatian, sehingga upaya pemberantasan korupsi berjalan maksimal.
Menko Polhukam menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk menyelematkan aset negara dari tangan koruptor, tanpa menunggu putusan pengadilan.
Firli mengatakan pihaknya sudah membahas rencana itu sejak awal bulan lalu. Ketua KPK itu enggan memerinci langkah lanjutan pengesahan.
DPR gercep membahas RUU Perampasan Aset yang saat ini dalam tahap harmonisasi di pemerintahan.
DPR diingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengingat sejak dibacakan.
Baleg DPR RI memastikan tak akan menganulir putusan Mahkamah Konsitusi (MK) pada Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Pemerintah dab Baleg DPR sepakat untuk dibentuk Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini diputuskan dalam rapat kerja Baleg DPR.
Sejumlah pakar hukum tata negara dan administrasi negara meminta pembentuk undang-undang menghentikan pembahasan tersebut yang sudah dimulai tadi pagi, Rabu (21/8).
Mendagri Tito Karnavian sepakat dibentuk Panitia Kerja (Panja) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved