Berita Terbaru KPU Hari Ini

KPU Siap Buka Salinan Ijazah Jokowi

KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.

Biaya Pilkada Mahal Bukan Salah Sistem, Ini Biang Keroknya

Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.

Ijazah Jokowi Jadi Informasi Publik, KPU Punya Waktu 14 Hari untuk Banding 

KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.

Ijazah Jokowi Jadi Informasi Publik, KPU Diperintakan Serahkan Salinan Ijazah Jokowi

KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi

Eks KPU Bantah Pilkada Mahal: Biaya Rp40 Ribu per Pemilih

Ida menegaskan, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakilnya.

KIP Kabulkan Ijazah Jokowi Jadi Informasi Publik, Bonatua Minta Buka 9 Item yang Disembunyikan KPU 

KIP Pusat memutuskan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka setelah mengabulkan sengketa informasi yang dimohonkan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi.

Gaya Hidup Mewah Penyelenggara Pemilu Dinilai Picu Mahalnya Biaya Pilkada

BESARNYA biaya Pilkada dinilai bukan semata-mata persoalan sistem pemilihan langsung, melainkan dipicu oleh gaya hidup mewah penyelenggara pemilu.

Menyegerakan Pembahasan RUU Pemilu

Pembahasan RUU Pemilu harus segera direalisasikan agar tersedia waktu yang memadai bagi keterlibatan masyarakat serta proses pembahasan yang bermakna dan menyeluruh.

KPU Tetapkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Nasional 2025

Ketua KPU Mochammad Afifuddin memimpin rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutandi Gedung KPU Pusat.

Dorong Partisipasi Perempuan dalam Politik

KPU menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kancah politik nasional.

Prof Djo Nilai Pilkada Mahal Penyebab Korupsi Kepala Daerah tak Kunjung Berakhir

Seleksi anggota KPU dan Bawaslu juga harus diperketat agar benar-benar menghasilkan komisioner yang independen dan berintegritas.

Jurnalis Media Indonesia Raih Penghargaan Fotografi

Anugerah Jurnalistik bertema 21 Tahun Perjalanan Pilkada di Indonesia sudah dibuka sejak bulan Oktober dan ditutup pada bulan November 2025.

Wacana Pilkada tak Langsung, KPU Tetap Ikut UU

WACANA pengubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD atau menjadi tidak langsung kembali terlontar menjelang pembahasan revisi Undang Undang Pemilu.

KPU Dorong IPP Jadi Fondasi Pusat Pengetahuan Demokrasi

Penyusunan IPP dilakukan bersama peneliti, akademisi, dan para pegiat isu kepemiluan untuk memastikan indikator yang dihasilkan mencerminkan kondisi partisipasi secara akurat.

Ketua dan Sekretaris KPU Pangkep Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024

Ketiganya diduga bersekongkol mengatur pengadaan barang dan jasa sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp554 juta.

KPU RI Luruskan soal Arsip Ijazah Jokowi, tidak Ada Pemusnahan

Penghapusan kearsipan tersebut, kata August, sesuai dengan masa retensi yang tercatat di Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2023 dan terkait ijazah merupakan berkas yang permanen.

Salinan Ijazah Jokowi di KPU

Bonatua Silalahi dan Roy Suryo mendatangi KPU untuk mengambil salinan ijazah Joko Widodo sebagai pembanding dengan dokumen saat pendaftaran Pilgub DKI 2012.

Fakta di Balik Sanksi DKPP: Rp90 Miliar APBN untuk Sewa Jet Pribadi Ketua KPU dan Anggota

DKPP resmi menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua dan empat anggota KPU setelah terungkap fakta penggunaan 90 miliar APBN

KPU Hormati Sanksi DKPP soal Penggunaan Private Jet

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengaku menghormati sanksi peringatan keras yang diberikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

DPR Evaluasi Kinerja KPU Imbas Kasus Jet Pribadi

Kejadian ini harus menjadi pelajaran penting bagi KPU agar lebih transparan dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia