Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat. Meskipun DPR RI mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp1,3 triliun, komitmen terhadap kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama.
“Meski anggaran DPR RI kena efisiensi, bukan berarti kinerja kami menurun. Kami pastikan seluruh anggota DPR RI tetap bekerja maksimal demi kepentingan rakyat dan negara,” ujar Adies Kadir dengan tegas.
Lebih lanjut, Adies menjelaskan bahwa efisiensi ini tidak menyentuh aspek penghasilan pegawai atau tunjangan anggota dewan. Pemotongan anggaran hanya difokuskan pada belanja modal dan pengurangan intensitas perjalanan dinas, khususnya kunjungan ke luar negeri.
“Efisiensi ini hanya menyasar belanja modal dan mengurangi frekuensi perjalanan dinas yang dianggap tidak terlalu mendesak. Saya pastikan tidak ada pemotongan gaji pegawai,” katanya menepis kekhawatiran publik.
DPR RI, lanjut Adies, sepenuhnya mendukung langkah pemerintah dalam mengendalikan penggunaan anggaran negara, terutama untuk menekan belanja yang dianggap tidak efisien.
“Kami melihat efisiensi ini sebagai langkah tepat. Selama ini banyak anggaran terserap untuk hal-hal seremonial, rapat-rapat, dan kunjungan yang kurang esensial. Oleh karena itu, kami mendukung penuh kebijakan ini, mengingat tantangan ekonomi domestik dan global yang terus berkembang,” jelasnya.
Dengan kebijakan ini, Adies memastikan bahwa DPR RI tetap berkomitmen menjalankan tugasnya dengan optimal. Ia menegaskan, efisiensi anggaran tidak akan mengurangi esensi pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami tidak ingin rakyat berpikir bahwa efisiensi ini membuat kami bekerja setengah hati. Justru kami ingin menunjukkan bahwa kami bisa tetap efektif dengan anggaran yang lebih ketat,” pungkasnya. (RO/Z-10)
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved