Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
WAKIL Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat. Meskipun DPR RI mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp1,3 triliun, komitmen terhadap kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama.
“Meski anggaran DPR RI kena efisiensi, bukan berarti kinerja kami menurun. Kami pastikan seluruh anggota DPR RI tetap bekerja maksimal demi kepentingan rakyat dan negara,” ujar Adies Kadir dengan tegas.
Lebih lanjut, Adies menjelaskan bahwa efisiensi ini tidak menyentuh aspek penghasilan pegawai atau tunjangan anggota dewan. Pemotongan anggaran hanya difokuskan pada belanja modal dan pengurangan intensitas perjalanan dinas, khususnya kunjungan ke luar negeri.
“Efisiensi ini hanya menyasar belanja modal dan mengurangi frekuensi perjalanan dinas yang dianggap tidak terlalu mendesak. Saya pastikan tidak ada pemotongan gaji pegawai,” katanya menepis kekhawatiran publik.
DPR RI, lanjut Adies, sepenuhnya mendukung langkah pemerintah dalam mengendalikan penggunaan anggaran negara, terutama untuk menekan belanja yang dianggap tidak efisien.
“Kami melihat efisiensi ini sebagai langkah tepat. Selama ini banyak anggaran terserap untuk hal-hal seremonial, rapat-rapat, dan kunjungan yang kurang esensial. Oleh karena itu, kami mendukung penuh kebijakan ini, mengingat tantangan ekonomi domestik dan global yang terus berkembang,” jelasnya.
Dengan kebijakan ini, Adies memastikan bahwa DPR RI tetap berkomitmen menjalankan tugasnya dengan optimal. Ia menegaskan, efisiensi anggaran tidak akan mengurangi esensi pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami tidak ingin rakyat berpikir bahwa efisiensi ini membuat kami bekerja setengah hati. Justru kami ingin menunjukkan bahwa kami bisa tetap efektif dengan anggaran yang lebih ketat,” pungkasnya. (RO/Z-10)
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
SEBANYAK 71 persen masyarakat Indonesia mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan di masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Gelaran Porprov IX Jatim 2025 pada 28 Juni sampai 5 Juli 2025 turut membantu bisnis perhotelan dan restoran bisa bernapas lega.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DK Jakarta menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi industri hotel dan restoran di Jakarta yang menunjukkan tren menurun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved