Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH Indonesia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025, yang mengharuskan kementerian dan lembaga memangkas belanja negara. Efisiensi ini tidak hanya menyasar lembaga eksekutif, tetapi juga DPR RI, yang mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp1,305 triliun berdasarkan surat dari Menteri Keuangan (S-75/MK.02/2025).
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa DPR mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, efisiensi anggaran bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Ini program dari Pak Presiden, jadi kita ikuti dan dukung sepenuhnya. Maksudnya baik, efisiensi ini kan untuk masyarakat juga," ujar Adies Kadir dalam wawancara dengan Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (20/2)
Salah satu pos anggaran yang dikurangi adalah dana untuk kunjungan kerja. Meski demikian, Adies memastikan pemotongan ini tidak akan menghambat tugas DPR dalam menyerap aspirasi masyarakat.
"Memang aktivitas untuk masyarakat konstituen agak berkurang, tapi kita akan cari cara agar tetap bisa turun ke lapangan. Kerja-kerja Anggota DPR itu untuk rakyat, jadi saya pikir tidak ada masalah," tegasnya.
Kebijakan efisiensi ini menandai komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efektif, meskipun DPR tetap harus mencari strategi alternatif agar tetap dekat dengan masyarakat. (Z-10)
Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025. Hal ini untuk menindaklanjuti berbagai masalah yang ditemukan pada penyelenggaraan Haji 2025.
KETUA Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmuji mengatakan transfer data pribadi ke Amerika Serikat harus mengutamakan kerangka hukum nasional, terutama UU Perlindungan Data Pribadi
Dia menegaskan bahwa DPR RI akan mengedepankan partisipasi publik yang banyak dalam pembahasan revisi KUHAP, maupun revisi undang-undang lainnya.
Komnas Haji khawatir pembentukan pansus haji 2025 menganggu isu-isu krusial seperti revisi UU penyelenggaraan ibadah haji dan persiapan haji
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Transfer data pribadi ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila negara tujuan memiliki perlindungan hukum setara atau lebih tinggi dari Indonesia.
Anggaran tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Sebelumnya, anggaran BP Haji dipangkas dari Rp179 miliar menjadi Rp108 miliar karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved