Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH Indonesia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025, yang mengharuskan kementerian dan lembaga memangkas belanja negara. Efisiensi ini tidak hanya menyasar lembaga eksekutif, tetapi juga DPR RI, yang mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp1,305 triliun berdasarkan surat dari Menteri Keuangan (S-75/MK.02/2025).
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa DPR mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, efisiensi anggaran bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Ini program dari Pak Presiden, jadi kita ikuti dan dukung sepenuhnya. Maksudnya baik, efisiensi ini kan untuk masyarakat juga," ujar Adies Kadir dalam wawancara dengan Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (20/2)
Salah satu pos anggaran yang dikurangi adalah dana untuk kunjungan kerja. Meski demikian, Adies memastikan pemotongan ini tidak akan menghambat tugas DPR dalam menyerap aspirasi masyarakat.
"Memang aktivitas untuk masyarakat konstituen agak berkurang, tapi kita akan cari cara agar tetap bisa turun ke lapangan. Kerja-kerja Anggota DPR itu untuk rakyat, jadi saya pikir tidak ada masalah," tegasnya.
Kebijakan efisiensi ini menandai komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efektif, meskipun DPR tetap harus mencari strategi alternatif agar tetap dekat dengan masyarakat. (Z-10)
DPR akan mendalami sejumlah hal kepada calon Dubes, di antaranya pemahaman politik luar negeri dan strategi diplomasi.
Penjelasan ini penting untuk perumusan revisi undang-undang pemilu sehingga pembaruan produk hukum itu tidak menyalahi konstitusi.
Dengan penjelasan dari MK tersebut, menurut dia, DPR dan Pemerintah tidak akan salah dan keliru ketika merumuskan undang-undang tentang kepemiluan.
Pelaksanaan program pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) harus didasarkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahunan.
MK juga mengusulkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah diberi jarak waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan.
Posisi Dubes Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun usai Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
SEBANYAK 71 persen masyarakat Indonesia mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan di masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Gelaran Porprov IX Jatim 2025 pada 28 Juni sampai 5 Juli 2025 turut membantu bisnis perhotelan dan restoran bisa bernapas lega.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved