Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyayangkan presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk kabinet gemuk pada pemerintahannya mendatang. Menurut Dedi, kabinet gemuk akan membebani anggaran negara.
Dengan membentuk kabinet gemuk, Prabowo menjalankan politik akomodasi yang memberikan ruang bagi semua partai pendukung dalam Pilpres lalu ditambah partai yang baru bergabung setelah Pilpres.
"Membuat kabinet lebih gemuk lagi merupakan kebijakan yang disayangkan, karena akan kian membebani anggaran negara sekaligus memberi ruang politik akomodasi," kata Dedi, di Jakarta, Jumat (11/10).
Baca juga : Kabinet Gemuk Prabowo Jangan Sampai Bebani Anggaran Negara
Dedi mengatakan seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
"Kabinet saat ini sebenarnya sudah cukup besar porsinya, karena ada pos kementerian yang tidak perform secara baik, misalnya kementerian koperasi, koperasi sebenarnya sangat fundamental tetapi faktanya tidak dipimpin oleh tokoh yang tepat, sehingga memungkinkan dilebur atau cukup menjadi badan koperasi nasional," kata Dedi.
"Begitu halnya kementerian sosial yang seharusnya tidak diperlukan berdiri sendiri, bisa diringkas dan disatukan dengan kementeria pemberdayaan perempuan, termasuk dengan kementerian tenaga kerja," ujarnya.
Baca juga : Kabinet Prabowo-Gibran Diumumkan 5 Hari sebelum Pelantikan
Sebelumnya, Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya membentuk kabinet pemerintahan yang lebih besar dibanding pada pemerintahan periode-periode terdahulu. Menurut Prabowo, kabinet yang gemuk itu diperlukan untuk membangun pemerintahan yang kuat.
"Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang 'wah kabinet Prabowo gemuk, banyak.' Ya, negara kita besar, Bung!" kata Prabowo di Jakarta, Rabu (9/10).
Prabowo mencontohkan Timor Leste yang hanya memiliki sekitar 1,3 juta penduduk, tetapi jumlah menteri kabinetnya mencapai 28. Menurut Prabowo, hal itu terjadi lantaran adanya koalisi di pemerintahan tersebut.
"Kalau kita negara otoriter hanya satu partai, ya bisa jalankan negara ini hanya dengan 20 sampai 24 menteri," ujarnya. (J-2)
Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik masyarakat perihal kabinet pemerintahannya yang disebut gemuk. Kali ini, ia tidak merespons dengan mengatakan "ndasmu".
PRESIDEN Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tidak menghiraukan tudingan mengenai kabinet gemuk yang ditujukan pada Kabinet Merah Putih.
Prabowo mengatakan bahwa negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya 2 juta jiwa bahkan memiliki kabinet berjumlah 28 orang.
DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mendorong agar pemerintah memperluas dan memperdalam efisiensi penggunaan anggaran.
100 hari hingga satu tahun pertama masa kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hanya berkutat persoalan administrasi
Apalagi pengambil kebijakan masih menghadapi permasalahan lama yang tampaknya tak mampu diselesaikan, yaitu perihal koordinasi.
Presiden Prabowo meluncurkan 80 ribu Kopdes Merah Putih di Klaten, wujud gotong royong desa untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan antara Gerindra dan PDIP seperti kakak dan adik.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar yang menyebut Amerika Serikat (AS) bisa mengelola data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
Berikut daftar lengkap peraih Adhi Makayasa tahun 2025
Makroekonomi dan Keuangan dari Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai istilah serakahnomics sangat relevan.
Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 lulusan akademi militer dan kepolisian menjadi perwira dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved