Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mendorong agar pemerintah memperluas dan memperdalam efisiensi penggunaan anggaran.
Dia berharap efisiensi tersebut tak terbatas pada perjalanan dinas luar negeri para pejabat negara.
"Akan lebih bagus jika bisa efisiensi anggaran belanja rutin. Apalagi jumlah kabinet sangat gemoy (gemuk) sekali. Jadi yang diminta bukan hanya rakyat untuk bayar pajak, tapi dari sisi pemerintah juga harus menghemat," kata dia saat dihubungi, Kamis (26/12).
Esther menilai perluasan dan pendalaman efisiensi penggunaan anggaran itu juga dilakukan di semua pos belanja rutin pemerintah. Belanja untuk rapat, pertemuan di hotel dan kegiatan lain yang tak perlu menurutnya juga harus dipangkas.
Efisiensi penggunaan anggaran itu juga harus tetap dibarengi dengan menjalankan empat fungsi pemerintah, yakni melayani masyarakat dengan menyediakan fasilitas publik; membuat peraturan; melakukan pembangunan; dan melakukan pemberdayaan.
Dalam konteks efisiensi, kata Esther, maka pemerintah harus tetap menjamin memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. (Mir/M-3)
Efisiensi yang diinstruksikan Presiden Prabowo sejalan dengan visi dan misi gubernur terpilih Dedi Mulyadi.
Pemkot Bandung pun akan segera menerbitkan Instruksi Wali Kota (Inwal) sebagai pedoman pelaksanaan seleksi program tersebut untuk melakukan pemangkasan anggaran.
Sebagai langkah awal Pemkot Bandung telah mengevaluasi belanja daerah sejak Desember 2024
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon mengeluarkan surat edaran agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menunda pengadaan barang dan jasa yang tidak terkait dengan belanja wajib.
Meskipun pembahasan anggaran perubahan akan dilaksanakan pada Agustus, tetapi penyesuaiannya harus dilakukan sejak sekarang
Pemkot Cirebon belum menentukan besaran anggaran yang akan terkena pemangkasan.
Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp87 miliar.
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
MK memerintahkan KPU di 14 daerah untuk menggelar PSU di semua tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan 10 daerah lainnya diperintahkan menggelar PSU di sebagian TPS.
MK juga membatalkan keputusan KPU Banjarbaru yang memenangkan pasangan Lisa Halaby-Wartono.
Pemerintah pusat mesti mengoordinasikan daerah-daerah yang PSU dalam rangka memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaannya.
SELURUH jajaran Korps Bhayangkara diingatkan untuk tetap meningkatkan dedikasi, loyalitas, serta menggunakan anggaran secara tepat dan bertanggung jawab.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved