Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mendorong agar pemerintah memperluas dan memperdalam efisiensi penggunaan anggaran.
Dia berharap efisiensi tersebut tak terbatas pada perjalanan dinas luar negeri para pejabat negara.
"Akan lebih bagus jika bisa efisiensi anggaran belanja rutin. Apalagi jumlah kabinet sangat gemoy (gemuk) sekali. Jadi yang diminta bukan hanya rakyat untuk bayar pajak, tapi dari sisi pemerintah juga harus menghemat," kata dia saat dihubungi, Kamis (26/12).
Esther menilai perluasan dan pendalaman efisiensi penggunaan anggaran itu juga dilakukan di semua pos belanja rutin pemerintah. Belanja untuk rapat, pertemuan di hotel dan kegiatan lain yang tak perlu menurutnya juga harus dipangkas.
Efisiensi penggunaan anggaran itu juga harus tetap dibarengi dengan menjalankan empat fungsi pemerintah, yakni melayani masyarakat dengan menyediakan fasilitas publik; membuat peraturan; melakukan pembangunan; dan melakukan pemberdayaan.
Dalam konteks efisiensi, kata Esther, maka pemerintah harus tetap menjamin memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. (Mir/M-3)
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan contoh konkret dari para pemimpin terkait upaya efisiensi anggaran negara.
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
PEMERINTAH perlu merespon dengan cepat terkait situasi yang kian memanas di Timur Tengah.
Azis mengusulkan pemerintah provinsi memetakan prioritas layanan dasar agar kabupaten/kota memiliki rujukan yang sama dalam memperbaiki titik kerusakan paling mendesak.
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved