Antisipasi dampak Ekonomi dari Perang, Pemerintah Perlu Menata Kembali Penggunaan Anggaran

PEMERINTAH perlu merespon dengan cepat terkait situasi yang kian memanas di Timur Tengah. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Rimawan Pradiptyo mengatakan, pemerintah perlu mengevaluasi dan menata kembali kebijakan keuangan.

"Pemerintah perlu mengantisipasi gejolak perekonomian global pascaserangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran," ungkap dia di Gedung Pusat UGM, Senin (2/3).  Evaluaai yang perlu dilakukan adalah terkait kebijakan yang selama ini mungkin terlalu menghabiskan banyak anggaran.

Kewaspadaan itu penting karena  dampak konflik bisa akan meluas. Terlebih lagi, lanjut dia, kondisi ekonomi global saat ini sedang mengalami kontraksi sehingga menjadi lebih sulit.

Baca juga : BI Siap Intervensi Jaga Rupiah di Tengah Eskalasi Konflik Iran-Israel-AS

Untuk Indonesia, hal tersebut semakin sulit karena penerimaan negara yang tidak tinggi dan masih ada kemungkinan kontraksi ekonomi akibat perang dan lain sebagainya. Selain itu, pada Maret 2026 Indonesia perlu membayar cicilan utang luar negeri.

"Ini kan kita harus memikirkan untuk mengencangkan ikat pinggang,” kata dia.

Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang lebih baik dengan merealokasi anggaran. “Mestinya (agenda janji politik di masa lalu) diganti karena situasinya sudah berbeda sekarang. Dengan perang, (situasi) sekarang itu sudah berbeda,” terang dia.

Semua orang akan paham kalau pemerintah menghentikan beberapa kebijakan yang selama ini membutuhkan dana yang besar. Pemerintah perlu memikirkan untuk mengerem dan merelokasi anggaran tersebut dengan cara yang lebih baik. (AT/E-4)