Komisi II DPR RI Dorong Peningkatan Anggaran IPDN 2026 dan Kesejahteraan Praja

KOMISI II DPR RI menegaskan komitmen mereka untuk terus mendukung keberlanjutan dan kemajuan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam berbagai aspek. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H.M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., saat memimpin rombongan dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kampus IPDN.

Fokus utama dalam kunjungan ini adalah percepatan pembangunan infrastruktur yang dinilai belum proporsional dengan jumlah praja yang ada. 

Rifqi mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.

Baca juga : Ahok Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp50 Juta

“Dari tahun lalu di angka Rp578 miliar, insyaallah tahun 2026 ini menjadi Rp814 miliar. Anggaran ini akan dialokasikan untuk menyelesaikan perbaikan mess kesatriaan di IPDN serta fasilitas-fasilitas penunjangnya,” tutur Rifqi.

Ketimpangan Uang Lauk Pauk Menjadi Sorotan

Selain infrastruktur fisik, Komisi II menyoroti ketimpangan anggaran lauk pauk praja IPDN yang masih jauh di bawah standar akademi kedinasan lainnya seperti Akpol maupun TNI. 

Saat ini, anggaran makan praja IPDN hanya sebesar Rp43.000 per orang per hari, sementara Akpol dan TNI telah mencapai Rp75.000.

Baca juga : Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Rp20 Triliun, DPR: Selama Masuk Akal Harus Dipenuhi

Rifqi berharap bantuan Presiden ini dapat mendorong kenaikan standar gizi bagi para praja. 

“Dengan adanya Banpres ini akan mendorong kenaikan anggaran makan praja dengan harapan ketersediaan makanan yang bergizi akan menghasilkan calon-calon pamong praja yang lebih berkualitas,” ujarnya.

Pembenahan Menyeluruh dan Rebranding Kampus

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang turut mendampingi kunjungan tersebut, mengapresiasi dukungan legislatif. 

Ia menyatakan bahwa Kemendagri bersama Rektor IPDN tengah melakukan pembenahan internal yang mencakup sistem penerimaan calon praja (capra), kurikulum, hingga pola pembinaan.

“Pekerjaan rumah IPDN ke depan yakni melakukan pembenahan kurikulum yang relevan, rebranding kampus dengan dilaksanakannya perbaikan kultur akademik dan pembinaan, aktivasi alumni, dan menjaga semangat Bhinneka Nara Eka Bhakti,” jelas Bima Arya.

Target Kuota Penerimaan Praja 2026

Senada dengan hal tersebut, Rektor IPDN Halilul Khairi menyambut baik rencana renovasi asrama serta pengadaan fasilitas dasar seperti tempat tidur dan lemari baru bagi praja. Namun, ia juga meminta dukungan Komisi II terkait kuota penerimaan praja tahun 2026.

Pihak IPDN telah mengajukan kuota sebanyak 1.410 praja kepada Menpan RB. Rektor menekankan pentingnya angka tersebut untuk menjaga efisiensi operasional kampus. 

“Jika penerimaan IPDN di bawah 1.200 orang, ini akan mempengaruhi terhadap asrama yang kosong dan dosen yang tidak memiliki jam mengajar,” ungkapnya.

Kunjungan kerja ini juga menjadi ajang dialog strategis dengan para alumni IPDN yang kini menjabat sebagai kepala daerah dan pejabat eselon I, guna memastikan keberlangsungan institusi sebagai pencetak kader pimpinan pemerintahan di masa depan. (Z-1)