Cegah Panic Buying, Pemerintah harus Jelas Stok BBM secara Komprehensif

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas distribusi dan kepercayaan publik terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Hal itu perlu dilakukan menyusul munculnya kekhawatiran di tengah masyarakat setelah pernyataan pemerintah mengenai ketahanan stok BBM nasional yang berada pada kisaran 21-25 hari.

“Informasi mengenai kapasitas cadangan operasional BBM tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada panic buying di sejumlah daerah,” kata Nevi dalam keterangannya, Rabu (11/3).

Politisi Fraksi PKS ini menegaskan, komunikasi publik yang tidak utuh dapat memicu kekhawatiran yang berlebihan. Menurutnya, ketika masyarakat mendengar bahwa stok BBM hanya tersedia untuk sekitar tiga minggu, sebagian orang langsung menganggap akan terjadi kelangkaan.

Baca juga : Panic Buying BBM di Aceh Jadi Alarm Keras bagi Pemerintah

“Padahal yang dimaksud adalah kapasitas cadangan operasional di tangki penyimpanan nasional, bukan berarti pasokan BBM akan habis dalam waktu tersebut,” ujar Nevi.

Menurutnya, fenomena panic buying biasanya dipicu oleh beberapa faktor, antara lain ketidakpastian informasi, psikologi massa, serta kekhawatiran terhadap situasi geopolitik global. Nevi menilai eskalasi konflik internasional juga sering memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap stabilitas pasokan energi dunia.

“Sering kali rasa takut masyarakat lebih besar daripada kondisi sebenarnya. Ketika sebagian orang mulai menimbun BBM, masyarakat lain ikut melakukan hal yang sama. Inilah yang kemudian memicu antrean panjang di SPBU dan mengganggu distribusi,” jelasnya.

Baca juga : Redam Panic Buying, Pertamina Tambah Truk Tangki BBM di Medan

Nevi menambahkan, panic buying justru dapat menciptakan kelangkaan buatan atau artificial scarcity. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu sistem distribusi energi nasional dan bahkan mendorong kenaikan harga di tingkat masyarakat.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik yang cepat, terbuka, dan berbasis data. Selain itu, stabilitas distribusi dari kilang ke depo hingga ke SPBU harus dijaga agar pasokan tetap lancar di seluruh wilayah.

“Pengawasan terhadap potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM juga harus diperketat, terutama dalam situasi yang rentan memicu spekulasi,” tegasnya.

Lebih jauh, Nevi menilai bahwa momentum ini harus menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk memperkuat cadangan energi nasional. Saat ini cadangan BBM Indonesia masih jauh di bawah banyak negara lain. Ia mencontohkan Jepang yang memiliki cadangan hingga sekitar 254 hari, Amerika Serikat sekitar 90-120 hari, serta Uni Eropa dan Tiongok yang rata-rata memiliki cadangan minimal 90 hari.

“Penguatan cadangan energi strategis harus menjadi agenda jangka panjang. Peningkatan kapasitas tangki penyimpanan serta pembangunan cadangan energi nasional merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di masa depan,” pungkas Nevi. (E-3)