BBM Berpotensi Naik, Indef Sarankan Skema Bertahap Agar Tak Picu Inflasi

PENELITI Pusat Pangan, Energi, dan Pengembangan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Afaqa Hudaya menilai pemerintah perlu mempertimbangkan skema penyesuaian bertahap harga bahan bakar minyak (BBM) untuk meredam tekanan dari lonjakan harga minyak dunia.

Menurutnya, kenaikan harga minyak mentah global seperti Brent Crude Oil berpotensi mendorong pemerintah menaikkan harga BBM. Namun kebijakan tersebut juga dapat memicu lonjakan inflasi serta dampak sosial yang cukup besar.

“Kenaikan harga BBM memang bisa menjadi salah satu opsi ketika harga minyak mentah dunia naik, tetapi kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan shock inflation maupun dampak sosial yang cukup besar,” ujarnya pada acara Diskusi Publik “Ekonomi Lebaran di Tengah Gejolak Perang” yang digelar secara daring, Senin (9/3).

Baca juga : Rupiah Melemah, Harga BBM Diprediksi Naik di Juli 2024

Ia menjelaskan pemerintah dapat menerapkan skema penyesuaian harga secara bertahap atau gradual price adjustment agar masyarakat tidak mengalami kejutan akibat kenaikan harga yang terlalu tinggi sekaligus.

“Daripada menaikkan harga BBM sekaligus dalam rentang yang besar, penyesuaian bisa dilakukan secara bertahap berbasis pergerakan harga minyak global,” kata Afaqa.

Dalam skema tersebut, penyesuaian harga dapat dilakukan secara periodik dengan nilai relatif kecil. Jika kondisi fiskal memaksa, kenaikan harga misalnya sekitar Rp200 hingga Rp300 per liter dapat dilakukan secara gradual.

Baca juga : Pertamina Pertahankan Harga BBM di Tengah Kenaikan Harga Minyak Mentah Dunia

Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan rekomposisi belanja negara guna meredam tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah realokasi anggaran dari program tertentu seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun proyek-proyek yang dinilai tidak prioritas.

“Tekanan terhadap APBN bisa diredam dengan realokasi belanja maupun efisiensi program sehingga dampaknya tidak langsung dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Afaqa juga menilai pemerintah dapat menunda proyek non-prioritas, meningkatkan efisiensi belanja kementerian dan lembaga, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor komoditas guna memperkuat ruang fiskal.

Langkah-langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan penyesuaian harga energi tidak memicu gejolak sosial di masyarakat. Ia mencontohkan di sejumlah daerah seperti Aceh sudah mulai muncul fenomena panic buying BBM di tengah kekhawatiran kenaikan harga.

“Beberapa skema alternatif seperti penyesuaian bertahap, realokasi belanja, hingga efisiensi anggaran bisa menjadi pilihan agar kebijakan energi tidak menimbulkan efek kejut bagi masyarakat,” tandas Afaqa. (Z-10)