Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi XI DPR RI, Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR. Ia menegaskan, setiap rupiah yang dikeluarkan adalah uang rakyat sehingga harus digunakan sebaik mungkin.
Pernyataan tersebut disampaikan Rio saat membacakan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-2 DPR Masa Sidang I Tahun 2025–2026.
Politikus PDIP itu menekankan bahwa belanja negara harus semakin berkualitas, efektif, dan efisien. Setiap rencana kerja kementerian maupun lembaga harus disertai dengan capaian kinerja yang jelas.
"Oleh karena itu harus disertakan setiap rencana kerja dan anggaran Kementerian lembaga dengan Prestasi Kerja yang akan dicapai," ujar Rio dalam keterangan yang diterima, Selasa (19/8).
Dalam pandangannya, Rio juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun atau 20% dari total belanja negara. Ia menekankan bahwa realisasi anggaran tersebut harus benar-benar digunakan sesuai rencana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
"Alokasi anggaran pendidikan pada pos yang dapat direncanakan dan direalisasikan anggaran program dan kegiatannya untuk kepentingan pendidikan bagi rakyat," kata Rio. (P-4)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved