Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI X DPR RI menyetujui pagu indikatif Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp721 miliar.
Selain itu, Komisi X DPR RI juga menyetujui usulan penambahan pagu anggaran Perpusnas pada RAPBN TA 2025 sebesar Rp375 Miliar.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI dan Perpusnas dengan agenda tunggal pembahasan rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP K/L), Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyatakan usulan ini untuk menjawab perintah Undang-undang dan ketentuan peraturan lainnya.
Baca juga : Perpusnas Ajukan Penambahan Anggaran 2025 Senilai Rp375 Miliar
“Komisi X mendukung usulan pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran pada RAPBN TA 2025. Kami akan menyampaikan usulan ini ke Badan Anggaran DPR RI," katanya di Jakarta, pada Kamis (13/6/2024).
Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menuturkan komitmen terkait gerakan literasi di Perpusnas perlu terus didorong pada level implementasi yang produktif. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas, terutama yang mengikuti tren generasi milenial dan generasi Z.
“Ini sangat penting karena tingkat baca kita masih rendah dibanding dengan target yang telah ditetapkan. Budaya baca anak-anak menurun dengan hadirnya media audio dan visual," tuturnya.
Baca juga : Peroleh Rp725,8 Miliar, Perpusnas Diminta DPR Maksimalkan Program Literasi
Dijelaskan bahwa hal ini harus menjadi pekerjaan rumah yang menjadi perhatian Perpusnas melalui berbagai lokasi anggaran dan kegiatan yang diusulkan. "Kami berharap agar ke depan, komitmen terhadap literasi ini terus menjadi fokus utama," lanjutnya.
Sementara itu, legislator Fraksi Partai NasDem Ratih Megasari Singkarru menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, peningkatan budaya literasi dan layanan perpustakaan merupakan hal krusial bagi kemajuan intelektual dan sosial masyarakat Indonesia.
“Kami dari Fraksi Partai NasDem tentu mendukung usulan tambahan anggaran untuk Perpusnas dengan sasaran utama peningkatan budaya literasi dan layanan perpustakaan. Peningkatan akses dan ketersediaan buku yang merata di berbagai wilayah Indonesia adalah fondasi bagi kemajuan intelektual dan sosial kita," ujarnya.
Baca juga : DPR Setujui Anggaran Perpusnas Tahun 2023 Senilai Rp723 miliar
Terkait usulan anggaran tambahan, dia menyebut hal ini sebagai langkah strategis dan menunjukkan komitmen kuat Perpusnas.
“Anggaran sebesar Rp375 miliar untuk tahun 2025 ini adalah langkah strategis. Jika disetujui, ini mungkin pertama kalinya perpustakaan memiliki anggaran mencapai Rp1 triliun, setelah sebelumnya hanya sekitar Rp600 miliar hingga 700 miliar," jelasnya.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan mendukung penuh usulan penambahan anggaran Perpusnas untuk tahun 2025. Dia mengakui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah dijalankan Perpusnas, sangat membantu masyarakat di daerah terutama selama pandemi covid-19.
Baca juga : Dukung Ekosistem Digital, Transformasi Perpusnas Lahirkan 3 Juta Kreator Konten
“Ini adalah program yang paling nyata dan harus difokuskan, meskipun anggarannya terbatas. Masyarakat di bawah tidak peduli dengan kebijakan, mereka bicara tentang keberpihakan kita terhadap kehidupan mereka," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas (Plt) Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI.
"Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota yang telah memberikan respons sangat positif terhadap usulan program 2024 dan penambahan anggaran untuk TA 2025," katanya.
Dia menjelaskan, terkait pengalokasian anggaran untuk program yang belum mendapatkan anggaran secara optimal, pihaknya telah melakukan penyusunan ulang. Ditambahkan yang menjadi fokus utama adalah program peningkatan budaya baca dan kompetensi literasi.
"Struktur anggaran akan mengalami perubahan untuk memastikan program-program ini mendapatkan perhatian khusus," pungkasnya. (H-2)
Semua buku hasil karya ILPN 2024 tersedia secara digital dan dapat diakses di press.perpusnas.go.id.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta telah resmi menambah jam operasional Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin hingga malam hari.
Saat ini, masyarakat yang berkunjung ke Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin bisa mencapai 3.600 orang.
Pembukaan museum dan perpustakaan lebih lama ini bisa menjadi sarana bagi para warga untuk belajar lebih banyak lagi.
Salah satu dampak yang disoroti adalah kerusakan koleksi perpustakaan yang jumlahnya mencapai ribuan
DEWASA ini, kita menyadari bahwa masyarakat informasi dengan kemajuan teknologi informasi dan big data telah menjadi tantangan besar bagi perpustakaan.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved