Perpusnas Ajukan Penambahan Anggaran 2025 Senilai Rp375 Miliar

Plt Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz mengungkapkan Perpusnas mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2025 sekitar Rp375 miliar untuk peningkatan budaya baca dan literasi masyarakat.

"Penambahan anggaran ini akan kami alokasikan untuk 18 kebutuhan, dan salah satu yang cukup besar yakni Rp189 miliar akan kami gunakan untuk program penguatan perpustakaan desa. Kami sediakan bukunya dan juga pelatihan bagi tenaga pengelola perpustakaannya," kata Aminudin, Jumat (7/6).

Sebelumnya, pagu indikatif Perpusnas tahun anggaran 2025 sebesar Rp721.684.484.000. Dirinya menjelaskan, pada tahun ini Perpusnas mencetak 10 juta eksemplar buku untuk disalurkan ke 10 ribu desa yang masing-masing mendapatkan seribu buku. Melalui program ini, Perpusnas berusaha mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat melalui perpustakaan, taman bacaan masyarakat, dan pojok baca di desa-desa.

Baca juga : Peroleh Rp725,8 Miliar, Perpusnas Diminta DPR Maksimalkan Program Literasi

Untuk menjangkau cakupan yang lebih luas, tambahan anggaran diperlukan pada tahun-tahun selanjutnya. Tahun depan diharapkan dapat lebih banyak jumlahnya mengingat ada lebih dari 83 ribu desa dan kelurahan saat ini. Apabila hanya 10 ribu eksemplar per tahun akan membutuhkan waktu hingga delapan tahun.

Ia menjelaskan, tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk pengolahan bahan perpustakaan yang berhasil dihimpun Perpusnas berdasarkan implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2028 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR).

"Saat ini ada sekitar 512 ribu buku hasil SSKCKR yang dihimpun dari para penerbit, namun belum diolah untuk bisa dilayankan untuk masyarakat. Dan jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya," ujar Aminudin.

Baca juga : Peningkatan Jumlah Pustakawan Perlu Bantuan dan Usulan dari Pemerintah Daerah

Komisi X DPR RI akan melakukan pendalaman terhadap usulan kegiatan dan program Perpusnas dalam rencana kinerja anggaran yang telah dibuat. Infrastruktur juga menjadi bagian yang penting dan perlu diupayakan oleh Perpusnas dalam menanggulangi jumlah koleksi Perpusnas dari pelaksanaan UU SSKCKR.

Wakil Ketua Komisi X DRP RI Hetifah Sjaifudian menyoroti program Perpusnas yang sudah dilaksanakan selama ini. Terkait pengembangan perpustakaan sekolah, dirinya meminta Perpusnas untuk terus berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mengatasi kondisi perpustakaan sekolah yang masih sangat kurang di berbagai daerah.

"Begitu juga dengan pengadaan koleksi bahan perpustakaan perlu mengikuti tren dan kita juga sepakat bahwa koleksi digital itu penting. Namun koleksi buku tercetak juga masih menjadi kekuatan kita," ungkap Hetifah.

Meski begitu, menurutnya, saat ini sudah banyak pemerintah daerah yang menyadari peran perpustakaan sebagai sentra literasi yang juga merupakan cerminan kemajuan sebuah daerah.

"DPR RI meminta Perpusnas agar memberikan penjelasan dan data lebih rinci untuk disampaikan kepada DPR termasuk dalam RDP mendatang," pungkasnya.