DPR Soroti Buruknya Perpustakaan Daerah hingga Gangguan Ipusnas

KONDISI perpustakaan daerah serta layanan digital nasional menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI bersama Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di Gedung DPR RI, Rabu (14/1).

Anggota Komisi X DPR RI dari daerah pemilihan Pandeglang-Lebak Bonnie Triyana mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi riil perpustakaan di daerah, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Ia menilai banyak perpustakaan belum memenuhi standar perawatan yang layak.

“Saya datang langsung ke sana, koleksi bukunya disimpan di satu ruangan tanpa pendingin, kondisinya lembap. Padahal kita tahu tingkat kelembapan di Indonesia tinggi, sementara buku harus dirawat dengan baik,” ujarnya.

Baca juga : Respons Perubahan Bagi Generasi Muda, Metaverse Menjadi Ruang Baru Literasi Publik di Kota Surakarta

Ia pun meminta Perpusnas lebih aktif membimbing dan mendampingi perpustakaan daerah agar standar perawatan dapat terpenuhi.

Secara nasional, ia menekankan pentingnya pemerataan fasilitas perpustakaan. Berdasarkan data yang disampaikannya, masih terdapat 19 kabupaten/kota serta lima provinsi baru yang belum memiliki perpustakaan.

“Artinya masih ada daerah yang belum punya perpustakaan. Termasuk Pandeglang yang lokasinya tidak jauh dari Jakarta, tetapi kondisi perpustakaannya tidak layak,” kata Bonnie.

Baca juga : Lima Pemateri Perpusnas Tampil dalam Kongres Perpustakaan dan Informasi Dunia

Selain persoalan fisik, layanan digital Perpusnas juga tak luput dari kritik. Aplikasi Ipusnas disebut kerap mengalami gangguan. “Kalau sedang malas ke perpustakaan, saya biasanya mengakses Ipusnas. Tapi belakangan ini sering macet,” ujarnya sambil memperlihatkan ponsel kepada peserta rapat.

Ia mengaku pernah mengalami proses pengunduhan buku yang terhenti karena sistem terkunci secara otomatis.

Dalam kesempatan tersebut, perhatian juga diarahkan pada perpustakaan tokoh bangsa yang dinilai kurang terawat. Perpustakaan Bung Karno dan Bung Hatta disebut perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Ia mendorong Perpusnas untuk berkomunikasi dengan Balai Kirti agar koleksi buku Bung Karno yang tersebar dapat diakses oleh publik.

“Sebagian buku Bung Karno ada di Istana Bogor, sebagian lagi di Balai Kirti. Itu adalah buku-buku yang beliau bawa saat masa pengasingan,” jelasnya.

Di akhir penyampaiannya, ia menanggapi program repatriasi naskah kuno dengan mempertanyakan kesiapan anggaran perawatan. Menurutnya, pemulangan naskah harus dibarengi kemampuan negara dalam menjaga dan merawatnya.

“Kita perlu bertanya, apakah anggarannya cukup untuk merawat naskah-naskah kuno yang dipulangkan? Selama ini saja kita sering terkendala keterbatasan anggaran,” tandasnya. (Z-10)